Pilkada Serentak 2024, Kota Bandung Butuh Duit 158 Miliar

KPU dan Bawaslu kota Bandung telah membuat pengajuan dana untuk Pilkada serentak 2024. KPU mengajukan Rp100 miliar dan Bawaslu mengajukan Rp65 miliar.

Demikian disampaikan Plt Wali Kota Bandung, Yana Mulyana di Balai Kota Bandung, Senin (7/3).

"Kebanyakan kebutuhan anggaran Pilkada serentak pada 2024, di antaranya honor PPK, maupun PPS. Agar tidak berat, kami berkemungkinan mengalokasikan Rp 30 miliar dulu untuk yang keperluan KPU pada 2023," kata Yana.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Bandung, Suharti mengatakan, tak ada kenaikan anggaran yang signifikan untuk Pilkada serentak di Kota Bandung. Penyelenggaraan Pilkada serentak di Kota Bandung memerlukan anggaran Rp158 miliar. 

"Kalau pun ada kenaikan, paling Rp10-20 juta, mengingat harga cetak bahan lebih tinggi daripada edisi penyelenggaraan sebelumnya. Pada Pilkada serentak nanti, ada tambahan anggaran untuk protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19," kata Suharti saat dihubungi, Senin (7/3).

Perihal pengalokasian anggaran secara dua termin, Suharti menyampaikan, sesuai dengan aturan berlaku. Hal itu berlaku bagi pemerintah yang tengah tidak memungkinkan mengalokasi anggaran keperluan Pilkada secara sekaligus.

Sebelumnya, Suharti menyebutkan, tahapan Pilkada serentak mulai berjalan pada September 2023.

"Kemungkinan anggaran Pilkada turun pada 2023 beriringan dengan tahapan Pilkada serentak dimulai," ucap Suharti. 

Suharti memerinci kebutuhan Pilkada Kota Bandung nanti yang mencapai Rp158 miliar, bersumber dari APBD Kota Bandung Rp99 miliar, APBD Provinsi Jawa Barat di antara Rp 26-27 miliar, dan Rp32 miliar untuk protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 dari pemerintah pusat. 

"Kami berharap anggaran protokol kesehatan dititip langsung saja ke Dinas Kesehatan Kota Bandung," ucap Suharti.

Masa jabatan periode kepimpinan Kota Bandung 2018-2023, ucap Suharti, selesai pada 23 September 2023. Sementara itu, Pilkada serentak berlangsung pada 27 November 2024. Selama masa jeda tersebut, bakal ada pejabat sementara (Pjs) yang memimpin Kota Bandung.