Pimpinan BPK RI, Hendra Susanto, mendorong Universitas Negeri Singaperbangsa (Unsika) untuk selalu mengimplementasikan good university governance agar jadi University terbaik dan bersih sesuai amanat Undang-Undang. Apalagi universitas terbesar di Karawang itu kini sudah berstatus Badan Layanan Umum (BLU).
- Kursi Dari Limbah Plastik Solusi Kekurangan Mebeler
- Di Masa Depan, Belajar Online Bakal Tetap Jadi Alternatif
- Disdik Jabar Pastikan Persiapan PPDB Tahun 2021 Sudah Matang
Baca Juga
"Kami sangat mendukung upaya Unsika menerapkan good university governance. Semua harus diatur dengan baik, dari sisi administrasi pelaksanaan, pengadaan barang dan jasa, dan tata kelola keuangan," ungkap Hendra dalam kuliah umum yang dilaksanakan Unsika secara luring di lantai 1 gedung H. Opon, dan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (10/6).
Selain pengelolaan keuangan yang baik, Hendra mengingatkan agar Uniska juga memberikan kualitas pendidikan yang baik sehingga bisa menghasilkan lulusan yang kompeten dan mudah diserap pasar tenaga kerja.
“Jangan sampai terjadi, ketika Unsika mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI tapi lulusannya sulit untuk cari kerja. Tentu ini tidak imbang," ujarnya.
Sementara itu, Rektor Unsika, Prof. Sri Mulyani, berharap BPK bisa memberikan pendampingan agar pengelolaan keuangan Uniska bisa akuntabel.
"Tidak ada kerugian negara, tidak dobel anggaran, dan tidak ada anggaran fiktif," ujarnya
Sri menjelaskan, kuliah umum ini merupakan langkah nyata Unsika dalam usaha mengimplementasikan Reformasi Birokrasi (RB), Zona Integritas (ZI), dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) sehingga dapat meningkatkan kualitas penyelengaraan perguruan tinggi dan memenuhi harapan masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ia juga berkomitmen menjadikan Unsika sebagai penghasil lulusan-lulusan berkualitas dan siap bersaing di dunia global.
"Juga menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip peningkatan kualitas, relevansi, ekuiti, dan efisiensi," pungkasnya.
- Melalui Jumat Peduli, SMAN Kota Cirebon Ingin Lahirkan Pelajar Berpancasila
- Soal PPDB, Disdik Jabar Jamin Tak Ada Masyarakat Yang Dirugikan
- Prioritaskan Keselamatan Dan Kesehatan, PJJ Jadi Opsi Sekolah Pada Tahun Ajaran Baru
