Pimpinan DPRD Pangandaran Buka-bukaan Kondisi Keuangan Internal

Kondisi keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabuoaten Pangandaran dinilai buruk, Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) buka-bukaan anggaran internal.

Diketahui, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh DPRD mengalami sendatan. Bahkan, hal ini diprediksi juga terjadi pada Instansi Pemda Kabupaten Pangandaran yang lainnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Jalaludin menerangkan, Ganti Uang (GU) yang dilakukan oleh DPRD kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) selalu kurang dari tiga puluh persen yang terealisasi.

"Padahal, kita mengajukan itu lewat kegiatan efisiensi. Mana yang urgent mana yang tidak, kita sudah memilahnya, menyisir se detail mungkin," tegas Jalaludin kepada Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (6/5).

Lebih lanjut, Jalaludin mencontohkan, ketika DPRD GU dengan nominal Rp1,1 miliar ke BKAD, realisasi yang diberikan hanya di angka Rp130 juta, pengajuan Rp1,5 miliar realisasinya Rp500 juta meski sudah melalui efisiensi prioritas.

"Artinya pemahaman kami, ada persoalan dalam tata kelola keuangan di Pemda. Ya mestinya sudah dianalisa dong sebelum penetapan APBD," terangnya.

Estimasi sumber pendapatan pada saat penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), tanya Jalalaudin, apakah macet atau terjadi pergeseran peruntukan dari apa yang ada di dokumen.

"Ya biar kalau terjadi defisit tidak jomplang dong. Kalau defisit berjalan  kita belum memastikan berapa persen. Kondisi Dinas mungkin tidak akan jauh dengan DPRD," tutupnya.