PKPU Berpotensi Digugat Ke MA, DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu

PKPU Berpotensi Digugat Ke MA, DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Perppu
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin/Net

Guna mencegah gugatan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19, pemerintah didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) daripada mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).


Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, dalam keterangannya di Jakarta, seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (25/9).

"Seharusnya dengan Perppu, karena PKPU harus selaras dengan Undang Undang. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang yang lebih tinggi," kata Azis Syamsuddin.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menilai, kemungkinan adanya pihak-pihak yang kan melakukan gugatan PKPU ke Mahkamah Agung (MA). Di mana Undang-Undang Nomor 6/2020 masih membolehkan adanya kerumunan massa saat kampanye.

"Jika pemerintah mau menerbitkan Perppu maka masih ada waktu untuk dibahas di DPR," pungkasnya.