Janji untuk menyelesaikan persoalan banjir di DKI Jakarta sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo saat kampanye Pilpres 2014 silam. Namun hingga tahun keenam periode kedua dia menjabat sebagai Presiden Indonesia, banjir DKI Jakarta tak kunjung mampu terselesaikan.
Untuk itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin meminta Presiden Jokowi untuk segera menuntaskan janji kampanyenya tersebut. Yakni menyelesaikan persoalan banjir di ibukota.
"Saya minta peran Pak Jokowi sebagai presiden paling utama untuk ikut optimal menyelesaikan banjir di DKI," ujar Arifin, dikutip dari Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (20/10).
Permintaan Arifin tersebut bukan tanpa alasan. Pasalnya saat masih menjabat gubernur DKI, Jokowi pernah mengatakan permasalahan kemacetan dan banjir di Jakarta akan mudah teratasi jika menjadi presiden.
Menurut Jokowi, seorang presiden akan mudah mengatur dan memerintahkan kepala daerah di kawasan Jabodetabek untuk bekerja sama.
"Ini kan DKI masih ibukota Republik Indonesia. Apalagi itu pernah jadi janji politik Jokowi. Jadi kita mengharapkan peran beliau yang optimal untuk menyelesaikan banjir di DKI," sambung Arifin.
Jokowi sempat menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan bisa menanggulangi kemacetan dan banjir tanpa bantuan daerah lain. Sebab, salah satu sumber penyebab terjadinya dua masalah klasik Jakarta tersebut berasal dari daerah-daerah penyangganya.
"Seharusnya lebih mudah (mengatasi kemacetan) karena kebijakan transportasi itu harusnya tidak hanya Jakarta, tapi juga Jabodetabek. Itu seperti halnya dengan masalah banjir. Banjir tidak hanya masalah Jakarta karena 90 persen air yang menggenangi Jakarta itu justru berasal dari atas (Bogor). Semua pengelolaan 13 sungai besar yang ada di Jakarta juga semuanya kewenangan pemerintah pusat," papar Jokowi saat itu di Balaikota Jakarta, Senin (24/3).
Kendati demikian, persoalan banjir dan macet ternyata masih menjadi pekerjaan rumah yang belum teratasi hingga tahun keenam Jokowi menjabat presiden.
© Copyright 2024, All Rights Reserved