PMII Dan Almasa Tuntut Realisasi Pangandaran Mengaji

Demo Mahasiswa di Pangandaran/RMOLJabar
Demo Mahasiswa di Pangandaran/RMOLJabar

Bersamaan dengan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menuntut kejelasan Program Pangandaran Hebat ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aliansi Mahasiswa Santri (Almasa) juga turut menyampaikan tuntutan realisasi anggaran program Pangandaran Mengaji.


Selain itu, masa aksi menilai refocusing anggaran Covid-19 yang diambil dari berbagai program yang sudah direncanakan sebelumnya tidak realistis.

Merunut Peraturan Bupati (Perbup) Pangandaran Nomor 43 Tahun 2016 yang diubah menjadi Perbup Nomor 8.A Tahun 2017 Tentang Pendidikan karakter di Kabupaten Pangandaran, Program Pangandaran Mengaji merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam mewujudkan pendidikan karakter.

Kendatipun demikian, realisasi program Pangandaran mengaji dirasa belum maksimal manfaatnya, bahkan dinilai belum optimal karena pembayaran program tersebut di tahun 2020 masih tersendat.

Koordinator Aksi Almasa Maftuh Abdurrohman mengaku, berang dan menganggap serapan yang terpangkas oleh refocusing anggaran Covid-19 tidak realistis.

"Kami mau menganggap realistis gimana, kondisi keuangan lagi anjlok gini, eh Pemda malah belikan mobil baru bagi pejabat dengan anggaran sejumlah Rp 4 Milyar," ungkap Maftuh kepada Kantor Berita RMOLJabar, Senin (7/6).

Senada dengan Koordinator aksi, Ketua PMII Komisariat STITNU Al Farabi menganggap Pemda bersama DPRD tidak rasional dalam proses perencanaan.

"Sektor pendidikan yang menjadi prioritas dan layanan dasar yang sedang menangis tidak diutamakan. Eh lagi susah gini, Pemda malah beli mobil baru, enggak pro rakyat dong kalau gini," pungkasnya.