Polemik Pemangkasan Anggaran Makan Siang Gratis, PKS: Kalau Tidak Sanggup Bilang

Program makan siang gratis menjadi janji kampanye Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Namun belum juga diterapkan, program tersebut menuai polemik seiring rencana pemangkasan anggaran dari semula Rp15 ribu menjadi Rp7.500 per siswa atau dipotong 50 persen.

Merespons polemik tersebut, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu mengimbau publik tidak gampang terprovokasi. Presiden dan wakil presiden wakil terpilih harus diberikan ruang untuk menyusun skema terbaik agar janji kampanye terealisasikan.

"Kan pemerintahan pak Prabowo belum dilantik, tunggu dulu aja dilantik dengan DPR RI yang baru, kabinet yang baru. Nah, baru pertanggungjawaban janji-janjinya kepada masyarakat seperti apa. Kalau sekarang masih terlalu dini mengomentari itu," kata Haru di Bandung, Rabu (24/7).

Atas dasar itu, bakal calon Gubernur Jabar tersebut pun meminta masyarakat bersabar sembari terus mengawal kebijakan-kebijakan yang akan dilahirkan pemerintah.

Menurutnya, janji-janji kampanye akan berlaku jika telah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) serta rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

"Iitu yang akan jadi pegangan mah. Janji itu insyallah akan dipenuhi tapi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah dan cara yang disiapkan pemerintah. Jadi kita tunggu saja seperti apa," imbuh Haru.

Di sisi lain, Haru menekankan, kunci penting yang harus diperhatikan pemerintah adalah keterbukaan. Pasalnya, kepercayaan masyarakat menjadi aspek penting dalam menjalankan pemerintahan, termasuk pembangunan.

"Kalau sudah jadi janji kan harus dipenuhi, jadi itu yang beneran baik. Kalau tidak sanggup harus bilang, intinya terbuka, dengan masyarakat harus terbuka. Pemerintahan itu kan harus good goverment dan trusted," tegas Haru.