Polemik Pembelian Mobil Dinas Baru Berlanjut, PKB Pangandaran Pertanyakan Refocusing Anggaran

Ketua Dewan Suro DPC PKB Pangandaran Ahmad Irfan Alawi/RMOLJabar
Ketua Dewan Suro DPC PKB Pangandaran Ahmad Irfan Alawi/RMOLJabar

Pembelian mobil dinas baru yang dilakukan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Pangandaran beberapa waktu lalu terus menuai kontra karena dilakukan di masa pandemi Covid-19.


Buntut dari polemik tersebut, beberapa waktu lalu juga sempat terjadi beberapa kali protes masa yang melakukan aksi di DPRD Pangandaran, termasuk komentar dari tokoh Partai Politik (Parpol).

Mereka mempertanyakan refocusing anggaran yang dilakukan Pemkab Pangandaran dengan dalih untuk penanganan pandemi Covid-19. Pasalnya saat ekonomi terpuruk, Pemkab justru membeli mobil dinas baru dan mengesampingkan program pendidikan.

Menanggapi polemik tersebut, Ketua Dewan Suro DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Ahmad Irfan Alawi menilai, keputusan Pemkab Pangandaran membli mobil dinas baru tidak tepat dan melukai kepercayaan Masyarakat.

"Kita memahami pembelian mobil adalah kebutuhan operasional Pemda, namun ini tidak tepat. Pangandaran Hebat, Pangandaran Mengaji dan beberapa program lain di 2020 masih jadi hutang loh," tegas Ahmad kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (9/6).

Bahkan, Ahmad Irfan pun mempertanyakan kelayakan dan kepatutan pengambilan kebijakan. Sebab, pembelian tujuh unit mobil baru yang lima sudah dialokasikan sementara dua sisanya masih menjadi pertanyaan besar.

"Bukan masalah peruntukannya bagi siapa, tapi penganggaran dan pembeliannya. Program pendidikan yang menjadi tolok ukur pembangunan bakhan jadi prioritas kok dikorbankan demi mobil baru," paparnya.

Maka itu, ia pun menyayangkan jika refocusing anggaran digunakan untuk membeli mobil dinas baru. Sebab kepercayaan publik yang harus dijaga pengambil kebijkan justru dikhianati.

"Biaya pendidikan benar-benar tidak ada loh, secara nurani ini melukai, kepala sekolah yang sudah menolong pendidikan, kok harus kalang kabut mencari dana talang," pungkasnya.