Polemik Vaksin Berbayar, PP KAMMI: Komplit Sudah Penderitaan Rakyat

Penanggung Jawab Sementara Ketua Umum KAMMI, Susanto Triyogo/Ist
Penanggung Jawab Sementara Ketua Umum KAMMI, Susanto Triyogo/Ist

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) turut mengkritik Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 memperluas program VGR dari hanya badan usaha/badan hukum menjadi individu/perorangan.


Peraturan tersebut menjadi landasan untuk diselenggarakanya vaksinasi yang berbayar. Tarif vaksin individu ini diatur Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharma.

Penanggung Jawab Sementara Ketua Umum KAMMI, Susanto Triyogo menilai, vaksin berbayar jadi bentuk ketidakpekaan pemerintah kepada rakyatnya sendiri. 

"Isu vaksin berbayar ini mengindikasikan pemerintah tidak memiliki kepekaan kepada rakyatnya sendiri," ucap Susanto, Senin (12/7).

Ia menyebut, vaksin berbayar menambah kesulitan rakyat di saat pandemi Covid-19. Justru menurutnya, pemerintah harus menggratiskan tanpa diskriminasi kelas.

"Komplit sudah penderitaan rakyat. Pemerintah harusnya menggratiskan vaksin 100 persen kepada seluruh rakyat dengan berbagai kelas, baik itu orang kaya, miskin, perkotaan, perdesaan dan seterusnya," kata PJS Ketum KAMMI ini.

Oleh karena itu, pihaknya mendesak pemerintah membatalkan peraturan Menkes itu dan fokus pada program vaksinasi nasional.

"Demi terciptanya herd Immunity secara nasional sehingga Indonesia bisa keluar dari pandemi ini," tandasnya.