Polsight Prediksi Koalisi di Pilgub Jabar Tidak Akan Linear dengan Pilpres

Lembaga survei, Political Insight (Polsight) memprediksi koalisi yang akan terbentuk di Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) tidak akan sejalan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Pasalnya, banyak faktor yang membuat koalisi di pusat tidak bisa linear dengan daerah.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Polsight, Yusa Djuyandi usai Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pusat Studi Politik dan Demokrasi Fisip Unpad dengan Polsight bertajuk Jabar Outlook: Bonus Demografi, Kualitas SDM, dan Pemerataan Pembangunan di Bandung, Senin (20/5).

"Kemungkinan tidak akan linear koalisi di pusat dan daerah karena urusan koalisi pusat dan daerah berbeda," kata Yusa Djuyandi.

Yusa menerangkan, faktor tidak akan linearnya koalisi di Pilpres 2024 dengan Pilgub Jabar di antaranya mesin politik. Pasalnya, partai politik pun bakal berhitung hasil pileg kemarin, termasuk potensi kandidat yang akan diusung.

Meski begitu, berdasarkan hasil survei terakhir yang dilakukan Polsight, sejumlah nama mentereng masih berpeluang maju. Bahkan salah satunya bisa jadi kuda hitam yakni Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu.

"Kalau kita bicara hasil survei belakangan nama Demul (Dedi Mulyadi), Ridwan Kamil masih tinggi. Pak Haru juga bisa jadi kuda hitam dan kompetitif juga untuk dua nama yang tadi," ujarnya.

Dikatakan Yusa, digelarnya FGD tersebut tak lain sebagai wadah untuk memberikan masukan kepada parpol dan kandidat yang akan maju di pilkada nanti. Setidaknya parpol dan kandidat memiliki gambaran ataupun visi misi Jabar seperti apa ke depannya.

"Masih banyak masalah di Jabar seperti soal SDM, pendidikan, dan pemerataan pembangunan. Intinya kita akan terus kasih masukan sampai nanti penetepan pencalonan oleh partai politik," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Studi Politik dan Demokrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Fisip Unpad), Ari Ganjar Herdiansah mengatakan, kerja sama diskusi dengan Polsight ini merupakan hal yang konstruktif. Mengingat pihaknya ingin mengangkat isu-isu yang harus ditangkap pimpinan politik di Jabar.

"Termasuk juga KPU sebetulnya, jadi bukan hanya partai politik atau kandidat, supaya ketika nanti KPU berencana mengadakan suatu debat, mereka sudah memiliki rancangan isu-isu yang penting di Jawa Barat untuk diperdebatkan," kata Ari.

Menurutnya, walaupun nanti memiliki tim perumus debat, setidaknya KPU Jabar sudah memiliki gambaran. Maka dari itu, pihaknya sejak dini sudah menggaungkan berbagai isu penting yang harus diketahui dan dipahami masyarakat nantinya.

"Istilahnya kita kekuatan masyarakat sipil mencoba untuk menginisiasi mengangkat isu-isu supaya ini dipebincangkan dan diperdebatkan oleh para stakehokders politik di Jabar," tandasnya.

Turut hadir dalam FGD antara lain Kepala Ombudsman Jabar Dan Satriana, Ketua DPW PKS Jabar Haru Suandharu, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Golkar Yomanius Untung, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDIP Yunandar Eka Perwira, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra Bucky Bucky Wibawa dan sebagainya.