Kemacetan jalan di jalur Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi fenomena yang selalu dikeluhkan warga hingga pengunjung wisatawan yang berwisata ke lokasi tersebut.
Hal itu disebabkan volume kendaraan dengan ruas jalan di jalur wisata Puncak tak sebanding, sehingga kemacetan pun kerap terjadi, terlebih di saat libur akhir pekan (weekend) maupun libur nasional.
Pemerintah mencoba mencarikan solusi mengatasi kemacetan tersebut, salah satunya dengan membuka tutup jalur Puncak atau sistem One Way. Namun langkah ini ternyata dinilai kurang efektif karena berdampak kemacetan di jalur alternatif akibat diberlakukannya one way.
Dinilai kurang efektif, akhirnya pemerintah berencana akan membangun jalan tol di kawasan wisata Puncak, di mana jalan tol itu menghubungkan antara Cisarua Puncak - Gunung Putri dan juga Puncak - Caringin.
Rencana pembangunan jalan tol Puncak ini pun sudah terdengar di kalangan pejabat Pemerintah Kabupaten Bogor hingga masyarakat yang tinggal di wilayah Selatan. Namun, rencana dalam mengatasi kemacetan ternyata menimbulkan pro kontra. Artinya ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju.
Misalnya saja diutarakan Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Irfan Darajat. Ia mengatakan, dirinya mendukung program pembangunan jalan tol di jalur Puncak. Menurutnya, program yang dicanangkan pemerintah itu dapat menjadi solusi dalam mengurai kemacetan di jalur wisata Puncak.
"Memang kemacetan di jalur Puncak itu sudah sangat luar biasa, dan saya berharap jalan tol bisa menjadi solusi dalam mengurai kemacetan," kata Irfan Darajat, Senin (25/7).
Irfan melanjutkan, memang setiap adanya pembangunan pastinya ada pro kontra di dalamnya, dan juga perlu adanya kajian yang matang sebelum memulai rencana pembangunan jalan tol tersebut. Tetapi ia meyakini pemerintah tentunya menganalisa terlebih dahulu sebelum memulai, seperti menganalisa dampak ekonomi dari pembangunan tersebut.
"Tentunya tidak mudah dan pasti di dalamnya akan berdampak pada ekonomi masyarakat lokal, misalnya yang terjadi di jalur Cianjur, dimana ketika itu dibangun jalan tol Cipularang, sehingga berdampak pada bisnis ekonomi masyarakat lokal di jalur itu," jelasnya.
Kemudian, Irfan juga mengaku, selama ini dirinya sudah mendengar keluhan dari teman-teman Karang Taruna Cisarua, dimana keluhan itu datang dari masyarakat lokal yang tinggal di Cisarua terkait akses ekonomi yang terganggu imbas dari pembangunan jalan tol.
"Saya juga mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman Katar Bogor Selatan (wilayah Puncak, red) terkait akses ekonomi yang terganggu jika dibangun jalan Tol. Artinya, kebahagiaan masyarakat terganggu, tetapi saya tetap mendukung dengan adanya program pembangunan jalan tol, karena menjadi solusi dalam menjawab kemacetan yang sering terjadi di jalur wisata Puncak," ujar pria yang juga menjabat Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bogor ini.
Hal berbeda diungkapkan Wakil Sekretaris Aliansi Masyarakat Bogor Selatan (AMBS), Azet Basuni. Ia menilai, pembangunan Jalan Tol, dalam hal ini dari Puncak ke Caringin sepanjang 18 kilometer itu tidak pro rakyat. Artinya, hanya kepentingan belaka tanpa melihat dampak perekonomian rakyat yang selama ini mencari nafkah melalui jualan kecil di pinggir jalan.
"Yang kita inginkan jalan tembus itu bentuknya bukan jalan tol, tapi bentuk yang bisa digunakan oleh masyarakat lokal. Artinya kalau jalan tol yang jelas banyak kerugian masyarakat, khususnya para pedagang kaki lima yang notabene kebutuhan makannya dari situ. Tetapi kalau jalan tol secara otomatis hanya menguntungkan orang-orang tertentu saja," ungkapnya.
Ia melanjutkan, seharusnya solusi dalam mengurai kemacetan itu bukan jalan Tol, tetapi seyogyanya pemerintah cukup melebarkan jalan yang sudah ada, mulai dari Cisarua atau jalan dari Citeko menuju jalur alternatif ke Pasir Muncang, kemudian ke Cibeduk hingga Caringin tinggal dibuka jalurnya dengan pelebaran jalan.
"Jadi, poinnya adalah dilebarkan jalan tembus yang dari Cisarua, Citeko yang mengarah ke pasir muncang alternatif terus juga ke Cibeduk dan ke Caringin itu kan tinggal di buka saja jalur-jalur yang sudah ada dilebarkan, diperbaiki dengan sebaik-baiknya," katanya.
Ia juga menyampaikan pembangunan jalan tol Puncak-Caringin sepanjang 18 kilometer itu pastinya menelan anggaran yang besar, apalagi ketika diserahkan kepada swasta maka yang diuntungkan tentu pihak swasta.
"Nah masyarakat diuntungkan enggak di situ?. Engga diuntungkan!. Secara otomatis kami minta kepada pemerintah pusat mengkaji kembali untuk pembuatan jalan tol Caringin- Puncak," tegasnya. (Ivan Nurdin)
© Copyright 2024, All Rights Reserved