Pupuk Bersubsidi Langka, Pemkab Kuningan Imbau Petani Beralih Ke Pupuk Non Subsidi

Ukas Suharfaputra/RMOLJabar
Ukas Suharfaputra/RMOLJabar

Menyusul terjadinya kelanggan pupuk subsidi di pasaran, Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menghimbau petani beralih dari pupuk non subsidi.


Diungkapkan Kepala Diskatan Kuningan, Ukas Suharfaputra, kelangkaan terjadi karena pemerintah mengurangi alokasi pupuk bersubsisdi secara nasional.

"Adanya pemotongan alokasi pupuk subsidi secara nasional dari 8,8 juta ton tahun 2019 jadi 7,9 juta ton tahun ini. Otomatis ini menimbulkan kekurangan yang massif tidak hanya di Kuningan tapi juga diberbagai daerah," kata Ukas saat ditemui dikantornya, Kamis (12/11)

Ia menerangkan, akibatnya kebutuhan pupuk subsidi Kabupaten Kuningan yang pertahun mencapai 80 ribu ton mengalami kekurangan hingga 8 ribu ton.

Meski begitu Diskatan Kabupaten Kuningan telah berupaya meminta penambahan alokasi pupuk subsidi kepada pemerintah pusat. Namun dari 8 ribu ton yang diminta, hanya 5 ribu ton saja yang diberikan oleh Kementerian Pertanian.

"Kita (Diskatan) berusaha kirim surat permohonan alokasi tambahan 8 ribu ton lebih. Kemudian turun persetujuan hanya 5 ribu ton saja. Itu tidak meng-cover kebutuhan semua kecamatan, hanya 8 kecamatan yang jadi sentra padi di Kuningan," terang Ketua IPSI Kuningan Kuningan tersebut.

Pihaknya sempat meminta alokasi tambahan lagi kepada Kementerian Pertanian. Namun permintaan tersebut ditolak.

"Yang bisa kita lakukan adalah membimbing petani untuk bisa menghadapi situasi ini dengan kesempatan yang ada yakni dengan beralih ke pupuk nonsubsidi," ujar Ukas.

Menurutnya, meskipun harga pupuk non subsidi lebih mahal, petani tetap memperoleh benefit karena pupuk tersebut memiliki keunggulan tersendiri. Ia meyakini  pupuk  Nitrea (non subsidi)  lebih efesien dibanding pupuk urea (bersubsidi)

“Nitrea ini dosisnya dibawah urea. Jadi kalau urea itu 100 kg, nitrea ini cukup 30 kg. Walaupun harganya mahal tapi kan volumenya lebih kecil, jadi jatuhnya tidak jauh berbeda,” terang Ukas.

"Jadi kita coba sosialisasi ke petani karena satu-satunya yang bisa dilakukan setelah usaha utama yaitu meminta alokasi tambahan gagal, maka kita membimbing petani beralih ke nonsubsidi tapi yang secara total biayanya tidak jauh beda dengan yang subsidi," pungkasnya.