Pusat Kepemudaan di Kota Bandung Tidak Terpakai, Arfi Rafnialdi Ingatkan Pemerintah Dengarkan Kembali Keinginan Pemuda

Pemerintah Kota Bandung dianggap perlu kembali mendengarkan keinginan para pemuda agar bisa tepat dalam memfasilitasi keinginan, kemampuan serta passion pemuda Kota Bandung dalam bentuk kebijakan publik berupa infrastruktur dan insentif. 

Begitu dikatakan, Tokoh Pemuda Kota Bandung, Arfi Rafnialdi, menjadi narasumber dalam kegiatan bertajuk 'Diskusi Pemuda untuk Pembangunan Kota Bandung', Selasa (30/4). 

"Saya membayangkan forum yang mempertemukan antara organisasi pemuda dengan pemerintahan kota, supaya nyambung antara semangat pemuda, kebijakan dan anggaran. Jadi bisa klop, jangan sampai sudah dibuatkan bangunan tapi tidak kepakai atau ada semangat dari anak muda tapi tidak difasilitasi. Ketersambungan ini yang harus dijaga Pemkot Bandung," kata Arfi.

Dalam diskusi tersebut juga, Arfi mendapatkan berbagai masukan dari para pemuda. Salah satunya terkait pusat kepemudaan atau youth centre dan youth space di Kota Bandung yang justru banyak tidak terpakai. 

"Yang dibutuhkan pemuda dari pemerintah adalah fasilitas berupa adanya infrastruktur dan insentif program itu yang perlu diberikan pemerintah. Misalnya, kita punya youth center, sebagian aktif sebagian tidak. Sebetulnya banyak juga inisiatif para pemuda yang ternyata tidak nyambung dengan keberadaan Youth center, " kata Arfi, dalam keterangan tertulisnya.

Masalah lainnya ketika banyak youth centre tidak terpakai adalah terkait birokrasi. Selama ini, banyak kelompok pemuda kreatif yang membangun ekosistem sendiri karena malas melalui jalur birokrasi yang berbelit hanya untuk memfasilitasi kegiatan mereka. 

"Misalnya sampai sekarang Cibunut Berwarna itu sustain (bertahan). Kemarin saya ketemu teman teman Karasa di Cijerah, itu juga ternyata mereka punya berbagai program yang memberdayakan pemuda seeprti bikin festival, rumah hantu dan segala macam dan itu ternyata masih mandiri, tidak nyambung dengan Youth center, " ungkapnya. 

Namun demikian, Arfi mengatakan seharusnya birokrasi lewat digitalisasi yang dibawa Wali Kota Bandung sebelumnya, Ridwan Kamil, bisa menyederhanakan birokrasi. 

"Birokrasi punya sifat alamiah dia harus taat aturan, kalau tidak paham diartikan ribet. Pemerintah harus taat aturan agar pertanggungjawaban dana yang diambil dari pajak bisa akuntabel sehingga ada prosedur tahapan yang harus ditempuh. Sekarang, dengan digitalisasi semua bisa disederhanakan," pungkasnya.