Putra Daerah Dinilai Miliki Nilai Lebih Sebagai Sekda Kabupaten Bandung

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Seleksi terbuka atau open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung kini tinggal menunggu hasil seleksi.


Dari 10 nama kandidat calon Sekda Kabupaten Bandung yang bersaing, panitia seleksi (pansel) akan mengerucutkan menjadi tiga nama sebelum direkomendasikan kepada Bupati Bandung, Dadang Supriatna. 

Rencananya, sesuai dengan jadwal yang sudah diumumkan pansel di website resminya, pengumuman tiga besar calon Sekda Kabupaten Bandung ini akan diumumkan pada Rabu (9/6) besok.

Pakar hukum dan pemerintahan dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Asep Warlan Yusuf menilai, terdapat lima kriteria yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan hasil seleksi open bidding tersebut. 

Kriteria pertama, yakni kompetensi. Menurutnya, calon sekda harus memiliki kompetensi manajerial, kepemimpinan, teknis, hingga birokrasi. 

"Kedua, integritas yang menurut hemat saya pasti harus menjadi prioritas. Kalau kompetensi relatif, tapi kalau tidak punya integritas jadi masalah," ucap Asep, Selasa (8/6).

Ia menyebut, seorang sekda harus jujur dan bersih tanpa intervensi. Bahkan, sekda harus mampu mengedepankan independensi.

"Jabatan sekda tidak bisa dipermainkan secara politik karena jabatan eselon 2 sudah berbau politis, maka integritas dan independensi sangat penting," ungkapnya. 

Kriteria ketiga, lanjut Asep, seorang calon sekda harus memiliki jejaring yang luas dan dekat dengan masyarakat hingga tokoh-tokoh politik di daerahnya karena sekda juga dituntut mampu menerjemahkan visi misi kepala daerah sebagai pimpinannya. 

"Oleh karenanya, sebagai kriteria keempat, seorang sekda juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Sekda harus mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan pimpinan daerah. Jadi, harus mampu berkomunikasi, baik dengan pihak eksekutif maupun legislatif," jelasnya. 

Kriteria terakhir, kata Asep, sekda harus mampu melayani dan mengayomi masyarakat sebagai bagian upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah. 

Bahkan, calon sekda tidak layak terpilih jika tidak memiliki kriteria tersebut, meski kriteria lainnya terpenuhi. 

"Kudu nyaah kepada masyarakat Kabupaten Bandung, melayani, mengayomi. Kalau jaringan luas, tapi tidak mampu melayani masyarakat, ya harus ditolak," tegasnya. 

Dirinya menekankan, kriteria terakhir tersebut umumnya dimiliki oleh putra daerah. Pasalnya, putra daerah tidak mungkin menghendaki namanya tercoreng di daerahnya sendiri.

Bahkan menurutnya, status putra daerah menjadi nilai lebih dalam pelaksanaan open bidding ini.

"Bagi saya, putra daerah jadi nilai tambah karena dia tidak mungkin mau dirugikan jabatan dia untuk merusak daerahnya sendiri. Meski tidak mutlak, itu naluri alamiah," katanya. 

Asep menambahkan, status putra daerah tak harus melekat pada aparatur sipil negara (ASN) yang berdinas di Kabupaten Bandung semata. Di mana pun dia bertugas, calon sekda berstatus putra daerah tetap memiliki nilai lebih. 

"Tidak melihat penugasan di mana, namanya open kan terbuka, lelang dari mana saja boleh, asal memenuhi syarat," tandasnya.