Reformasi, Demokrasi, Dan Oligarki

Wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya, Zainal Bintang/Net
Wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya, Zainal Bintang/Net

“WARGA muda muak pada kemunafikan politik”. Ini judul berita di sebuah koran ibukota, Sabtu 12 Juni 2021. Ditempatkan di halaman dalam. Terkesan tidak penting.

Paragraf pertama terbaca begini, “Pendiri usaha rintisan di Korea Selatan Lee Jun-seok (36), terpilih sebagai ketua umum partai oposisi, Partai Kekuatan Rakyat. Pemimpin termuda dari semua partai politik besar dalam sejarah demokrasi Negara Ginseng itu didukung pemilih muda. Ia mengincar kursi presiden dalam pemilu 2022 dan ingin mengakhiri politik pecah belah dan kemunafikan politik”.

Di Indonesia, meskipun pemilu 2024 masih tiga setengah tahun lagi, panggung politik sudah hiruk pikuk oleh tingkah pola aktor politik yang sibuk bersiasat mencari formula dan kiat untuk memenangi pemilu. Segala daya upaya dilakukan untuk merengkuh kekuasaan lewat pesta demokrasi (?) lima tahunan.

Petahana menurut konstitusi tidak dapat mencalonkan diri lagi setelah menjalani priode kedua. Inilah yang mendorong kegaduhan sosialisasi dan promosi tokoh partai politik maupun tokoh tanpa parpol berlomba memaksa memasarkan diri.

Ketegangan politik saat ini, terkait pro kontra pasal 222 UU Pemilu 7/2017 yang mematok persyaratan PR (Presiden Threshold) atau ambang batas perolehan suara sebesar 20 persen suara di parlemen atau 25 persen suara sah di level nasional bagi parpol (partai politik) untuk mengajukan calon presiden dan wakilnya.

UU itu disetujui Rapat Paripurna DPR-RI 21 Juli 2017. Sangat sulit meniadakan angka PT. Indikasi parpol besar ada dibelakang angka itu berkolaborasi dengan kekuatan oligarki. Oligarki adalah gabungan kekuatan antara kekuasaan politik dengan kekuasaan finansial alias cukong atau konglomerat yang bergerak bagaikan “hantu di bawah tanah”.

Rakyat Indonesia dengan segala ketidakberdayaan akan terseret – seret menyaksikan pementasan lakon drama sinetron berseri, sambil  “menghitung” dalam hati ritme bunyi tokok: hapus…, lanjut…, hapus…, lanjut… dan seterusnya.

Bagian lain berita dari Korea Selatan itu menyebutkan, “Melejitnya posisi Lee didorong pemilih muda yang tidak puas dengan kekakuan partai politik serta budaya berpolitik kotor. Pemilih muda usia 20 hingga 30 tahun mengharapkan reformasi drastis ditubuh partai konservatif serta terbentuknya politik berspektrum lebih luas.

Lee, lulusan Harvard University, menjadi konsultan untuk partainya sejak 2011, setelah mendirikan aplikasi pendidikan di telepon pintar. Kemenangannya yang mengejutkan terjadi ketika pemilih muda dan berhaluan tengah mucul sebagai blok kunci. Ini terjadi di tengah meningkatnya kekecewaan publik terhadap pemimpin munafik dan tak kompeten”.

Di Indonesia, pasal tentang PT itu dinilai diskriminatif dan anti demokrasi. Mengunci ruang besar lahirnya calon presiden sebanyak mungkin. Pakar hukum tata negara, Refly Harun menyebut sebagai rekayasa jahat parpol besar.

Kwartal pertama 2021, Nasdem (salah satu anggota koalisi pemerintah) menghendaki 15 persen. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) minta 10 persen. Partai Demokrat yang ekstrem minta 0 persen. PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) tidak mempersoalkan, diturunkan atau tetap. Parpol besar seperti PDIP, Golkar dan Gerindra cuek saja. Sibuk memoles kader potensialnya.

Pakar komunikasi Effendi Ghazali menyebutnya biang kehancuran Pemilu 2019. Ditengarai menyimpan niat membatasi, agar hanya terdapat satu pasangan kompetitor dan kalau bisa dicari kompetitor yang terlemah. Di luar parpol, La Nyalla Ketua DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah) pro aktif mendesak diturunkan 0 persen. Menggugat UU yang menempatkan parpol sebagai “agen” tunggal”. Berdalih DPD setara anggota DPR: sama-sama dipilih rakyat pada Pemilu. Berharap DPD pun dapat juga mengajukan figur calon presiden.

Hari ini Indonesia, dianalogikan sedang terperangkap ke dalam budaya pragmatisme yang penuh aroma transaksional penuh bau tak sedap. Demokrasi seakan tersesat ke dalam rimba belantara gelap politik yang dikangkangi perselingkuhan oligarki. Tidak mengherankan letupan perlawanan mulai terlihat dari mana – mana.

Salah satunya adalah suara nyaring bergaung tuntut penghapusan PT 20 persen yang ditengarai sebagai sumber dari segala macam kekeruhan politik. Menyeret demokrasi jauh dari amanat reformasi.

Pertarungan terbuka antara kelompok establish (status quo) dengan pengusung komitmen reformasi berlangsung terus. Tinggal menghitung hari hadirnya kekuatan perubahan. Yang oleh sirkulasi alam kehadirannya diniscayakan sebagai penanda dinamika pasang surut dunia perpolitikan dari masa ke masa. Pendorongnya ketika mengerasnya nafsu kekuasaan melanggengkan diri dengan segala cara. Membuat bias antara tindakan persuasif dan represif.

Di luar kekuatan formal lembaga politik yang sedang rematik akut kehilangan sensitifitas, menggeliat pula secara alamiah kekuatan baru generasi milenial yang membangun komunikasi dan konsolidasi sesama. Mereka, kaum milenial itu mahir berselancar dengan gesit, lincah dan cepat melalui jalur virtual yang mereka hayati lika likunya. Milineal penguasa Cyberspace itu memiliki daya dobrak masif dan impresif. Dari Korea Selatan, tokoh milenial Lee Jun-seok mengirim pesan: kaum muda polos politik sedang bangkit mengambil alih jalannya sejarah.

Gelanggang politik Pemilu 2024 Indonesia, sepertinya tidak bisa dirintangi akan terisi dengan sendirinya aktor politik baru: kaum milineal. Penguasa jaringan Cyberspace. Mereka menunggang diatas kecepatan penyebaran pesan dan kemasan ideologi perubahan yang tak tersensor alat deteksi dan perangkat apapun. Bahkan oleh negara manapun. Kembali ke Korea Selatan, dalam cerita yang diberitakan itu, dikatakan, “…..Lee unggul dalam dukungan publik. Pengusaha muda itu mendapat dukungan besar 60 persen dari jajak pendapat.

Perolehan suara dari publik ini menjadi modal besar baginya dan menjadi lebih percaya diri dalam melihat peluang kursi kepresidenan. Pimpinan baru PPP ini bertekad memenangi pemilu presiden 2022. “Tugas terbesar kita adalah memenangi pilpres. Komitmen kita adalah menyediakan kesempatan yang adil bagi siapa saja dan akan membawa kita pada kemenangan pada pilpres nanti”. Kata Lee dalam pidato penerimaannya sebagai Ketua Umum PPP”.

Pesan dari Korea Selatan sangat jelas. Kemunafikan politikus tua versus kemuakan generasi muda menjadi adonan dahsyat pendorong perubahan.Kolaborasi semangat perubahan dengan kecanggihan penguasaan perangkat digitalisasi menjanjikan kemampuan tinggi. Akan mampu mengakhiri eksistensi politikus konservatif yang terjebak dengan metode pelestarian usang kekuasaan dengan tampang klasik: kekerasan, kerakusan, state terorism, intrik dan otoriterianisme yang sia – sia.

Berdasakan data dari lembaga survey Internasional “Hootsuite” pada 2021 ini, tidak kurang 57 persen dari 279 juta penduduk Indonesia adalah kalangan milenial: penguasa perangkat Cyberspace. Jumlah itu 100 juta jiwa yang aktif berkomunikasi dan berkolaborasi. Tiap detik. Wow….!!!

Akhirnya datang juga pesan teman lama lewat WhatsApp, yang mengutip syair lagu “Sabda Alam” ciptaan Chrisye: Kicau burung bernyanyi; Tanda buana membuka hari; Dan embun pun memudar; Menyongsong fajar….

Penulis adalah wartawan senior dan pemerhati masalah sosial budaya