Ribka Tjiptaning Tolak Vaksin Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Net
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil/Net

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut menyoroti soal penolakan vaksin Covid-19 yang dilakukan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning.


Menurutnya, seorang wakil rakyat seharusnya memberikan semangat agar pandemi Covid-19 segera tuntas oleh solusi-solusi yang rasional.

"Tanggung jawab semua orang sebagai wakil rakyat, publik figur, pemimpin, adalah memberikan semangat agar pandemi Covid-19 ini cepat selesai oleh solusi-solusi yang rasional," ucap Emil, sapaan akrabnya, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (13/1).

Emil menyebut, jika penolakan vaksin Covid-19 muncul karena Ribka Tjiptaning menganggap uji klinis vaksin Sinovac belum selesai.

"Kalau saya lihat pemberitaan, saya tidak mau mengomentari terlalu detail, tapi yang saya tahu, tokoh ini menolak kalau vaksinnya belum selesai, pengetesannya belum selesai. Kalau saya baca begitu ya, mohon maaf ya," katanya.

Emil menilai, bahwa anggapan Ribka Tjiptaning soal uji klinis vaksin Sinovac yang digelar Bio Farma dan Tim Uji Klinis dari Universitas Padjadjaran (Unpad) itu belum tuntas itu salah.

"Tidak mau ambil resiko karena Bio Farma melangsungkan tesnya belum selesai. Saya kira wajar kalau tesnya belum selesai, tapi kan mungkin ada miss komunikasi ya. Bio Farma itu tesnya sudah selesai," ungkapnya.

Menurutnya, bahwa tuntasnya uji klinis ditandai dengan keluarnya izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penggunaan vaksin Sinovac dalam keadaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

"Makanya diumumkan oleh BPOM kan keberhasilannya," tegasnya.

Karenanya, Emil mengajak semua pihak untuk menyampaikan fakta-fakta terkait vaksin Sinovac bahwa vaksin tersebut sudah siap diedarkan dan disuntikkan dalam program vaksinasi Covid-19. Terlebih, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan fatwa bahwa vaksin Sinovac suci dan halal.

"Jadi, saya kira mari sampaikan fakta-fakta. Kalau BPOM sudah berfatwa, kalau MUI sudah berfatwa, artinya vaksin itu sudah siap diedarkan dan siap digunakan sebagaimana kita mendapatkan vaksin-vaksin lain di luar pandemi Covid-19," tandasnya.

Untuk diketahui, menjelang vaksinasi Covid-19 perdana di Indonesia yang ditandai penyuntikan vaksin Sinovac terhadap Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo, beredar video penolakan vaksin Covid-19 oleh Ribka Tjiptaning yang bikin geger.

Dirinya menilai, jika vaksinasi Covid-19 hanyalah ladang bisnis negara terhadap rakyatnya.