RMOLJabar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mencoba menerapkan Dynamic Governance, atau Birokrasi Dinamis.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, birokrasi dinamis adalah menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan berbagai stakeholder strategis.
Menurutnya, berbagai elemen pembangunan yang terdiri dari profesional, akademisi, masyarakat hingga pemangku kepentingan, dan elemen pembangunan lainnya, diringkas dalam Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat.
"Jadi nanti ada dan sudah di- SK-kan Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat. Saya perintahkan juga nanti Dinas-dinas juga punya tim penasehat, tugasnya hanya menasehati, tanpa mengambil alih operasional, teknis, jadi tim ini tupoksinya hanya satu, memberi nasehat," ucap Emil, Sabtu (19/1).
Tugasnya, lanjut Emil, memastikan visi misi Gubernur bergulir lancar, dan tidak ada halangan sesuai dengan yang ditargetkan.
"Sehingga rakyat melihat Jawa Barat maju lancar," kata Emil.
Ketua Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat, yang juga Rektor Universitas Padjadjaran (UNPAD), Tri Hanggono Achmad mengungkap, dasar dibentuknya tim ini, yakni tantangan pembangunan kedepan yang semakin kompleks, disrupsi, hingga ketatnya persaingan antar bangsa.
"Jawa Barat punya potensi besar asal punya daya dukung. Sementara dalam pola Dynamic Governance mesti ada pemikiran inovatif dan kolaboratif. Upaya Tim ini yaitu mendorong governance yang ada bergulir sebaik mungkin," jelas Tri dalam keterangan yang diterima Kantor Berita RMOLJabar.
Hadirnya Tim Percepatan Pembangunan, sambung Tri, akan memperkuat mempercepat kinerja pemerintah, serta memberi masukan, fasilitasi networking. Sementara secara teknis dan aturan tetap yang menggulirkannya adalah Pemerintah.
"Tim akan memberi masukan, membangun network, dilihat dari sisi multi- sektor," pungkasnya. [gan]
© Copyright 2024, All Rights Reserved