Rotasi Dan Mutasi Pejabat Di Pemkab Bekasi Diduga Bermuatan KKN

Penggerak Forum Dialektika Bekasi (For DIKSI) Andani Wijaya/RMOLJabar
Penggerak Forum Dialektika Bekasi (For DIKSI) Andani Wijaya/RMOLJabar

Pemerintah Kabupaten Bekasi melakukan rotasi, mutasi dan promosi 507 pejabat eselon II, III dan IV yang dilantik pada 16 Oktober 2020 lalu. Namun, proses rotasi tersebut malah menuai polemik lantaran ada salah seorang pejabat fungsional (tenaga pengajar sekolah dasar) menjadi pejabat struktural (Kepala Seksi) setara golongan IV.a.


Penggerak Forum Dialektika Bekasi (For DIKSI) Andani Wijaya mengatakan, ada indikasi cacat hukum dalam perotasian pejabat di Pemkab Bekasi karena menabrak aturan.

"Padahal jelas, untuk rotasi, mutasi dan promosi kita tinggal ikuti aturan, ada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang managemen pegawai negeri sipil dan Perbup Nomor 44 ttaahun 2020 tentang pola karir pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi," ujarnya, Senin (19/10).

Menurutnya, apa yang dilakukan Bupati Bekasi terindikasi mengangkangi aturan yang telah dibuatnya sendiri. "Di Perbup pada pasal 46 ayat 1 tertuang jelas bagaimana persyaratan jabatan pengawas atau setara jabatan struktural eselon VI.a," lanjutnya.

Untuk itu, ia menduga proses mutasi dan rotasi sejumlah pejabat tersebut bermuatan KKN. "Jangan - jangan rotasi, mutasi dan promosi hanya dijadikan ajang korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bagi pihat-pihak di lingkaran penguasa,” bebernya.

Seharusnya, kata dia, Bupati melakukan pemindahan jabatan yang dilakukan harus berdasarkan penilaian yang objektif, dengan berdasar aturan-aturan yang berlaku.

"Supaya kredibilitas dan integritasnya dapat dipertanggung jawabkan, dan tidak menimbulkan kesan bagi-bagi kue kekuasaan," tandasnya.