Sayembara untuk 9 Partai Politik

Ilustrasi bendera partai politik/Net
Ilustrasi bendera partai politik/Net

KECURANGAN yang sudah didesain untuk Pemilu 2024 adalah suatu kenyataan dan fakta. Tetapi jangan lupa bahwa kecurangan tersebut pelakunya adalah partai, bukan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Kecurangan pemilu tersebut dilakukan partai untuk mendapatkan kedaulatan yang dimiliki seluruh rakyat, atau memanipulasi kedaulatan tersebut.

Bahkan partai melalui MPR RI sedang melakukan sebuah rekayasa untuk memuluskan kecurangan tersebut melalui Amandemen UUD 1945, atau menambah beberapa ayat dalam aturan peralihan.

Perlu saya ingatkan apa yang dilakukan partai tersebut akan gagal dan kandas. Kami sebagai rakyat yang memegang kedaulatan tidak bodoh-bodoh banget. 

Sebab kami sudah mempersiapkan gerakan untuk menghadang kecurangan yang sedang dirancang oleh partai. Tapi yang jelas kami tidak menginginkan suatu keributan dan kerusuhan.

Saya mau memberikan sayembara terhadap partai yang mau menuntaskan pengkhianatan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sesuai dengan pasal 7A dan 7B UUD 1945 maupun aturan dan peraturan yang berlaku.

Dari sembilan partai yang memiliki keterwakilan di DPR yang berani menuntaskan pengkhianatan tersebut, maka dapat dipastikan menjadi pemenang pada pemilu.

Saya sangat memahami kesulitan yang dihadapi partai koalisi pemerintah saat ini untuk melakukan hal tersebut. Tetapi bukankah suatu kesempatan emas saat ini melakukan manuver poltik untuk membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa partai adalah pilar demokrasi yang bertugas untuk membentuk pemerintahan yang mampu mewujudkan keinginan seluruh rakyat Indonesia?

Saya memastikan partai apapun yang berani menegakkan Pancasila dan UUD 1945 akan menjadi partai yang berkuasa ke depan.

Apapun yang dilakukan untuk menutup-nutupi pengkhianatan yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap Pancasila dan UUD 1945 akan melahirkan masalah dan musibah bagi bangsa ini.

 Toh juga pada akhirnya rakyat sebagai pemegang kedaulatan akan mengambil alih untuk menuntaskan pengkhianatan tersebut.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)