Sebut Ketua Muammadiyah Otak Sungsang, DEEP Desak Ngabalin Minta Maaf

Ali Mochtar Ngabalin/Net
Ali Mochtar Ngabalin/Net

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nur Hayati, sangat menyayangkan pernyataan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngalablin yang menyebut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sekaligus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2010-2011, Busro Muqoddas, berotak sungsang.


Menurut Neni, sikap serta peryataan yang dikeluarkan oleh Ali Mochtar Ngabalin tidak mencerminkan kepribadian seorang pejabat negara yang harus menjadi teladan bagi masyarakat luas di negara yang berlandaskan nilai luhur Pancasila.

"Padahal kritik di negara demokrasi adalah hal yang wajar. Tidak seharusnya Ngabalin menyerang secara personal," ujar Neni kepada Kantor Berita RMOLJabar, Jumat (14/5).

Neni meyakini, pemerintah di negara demokrasi tidak alergi terhadap kritik konstruktif. Karena kritik sebagai bagian dari kebebasan berpendapat.

"Kan sebetulnya simple, kritik itu jawab dengan kerja keras, data dibalas dengan data, narasi dibalas dengan narasi, bukan malah mendiskreditkan salah seorang atau menyerang satu pihak saja," tambahnya 

Oleh karenanya, Neni mendesak kepada Ali Mochtar Ngabalin untuk menyampaikan permohonan maaf kepada Busyro Muqoddas, serta Kepada seluruh keluarga besar Muhammadiyah atas pernyataannya yang tidak etis.

Tak hanya itu, Neni berharap dengan adanya insiden yang dilakukan oleh Mochtar Ngabalin, Presiden Joko Widodo harus lebih serius mendisiplinkan bawahannya, sehingga tidak menjadi bumerang bagi pemerintahaan yang dipimpinnya.

"Kami beraharap agar Presiden Jokowidodo dapat mengevaluasi dan memberikan peringatan keras kepada staf Predisen yang telah melukai dan mencederai salah satu personil Pimpinan Pusat Muhammadiyah," tegas Direktur Eksekutif DEEP Indonesia.

Selain itu juga DEEP Indonesia mengajak kepada semua lapisan masyarakat untuk aktif, kritis, mengawasi dan mengawal segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.