Seleksi CPNS Dan P3K Di Pangandaran Dibuka Akhir Bulan, Perampingan Pegawai Non PNS Tahap Dua Segera Dilakukan

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani/RMOLJabar
Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani/RMOLJabar

Dalam waktu dekat Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Kabupaten Pangandaran segera dibuka.


Kendati demikian, dengan jumlah formasi keseluruhan CPNS dan P3K yang bakal masuk sebanya 1217, akan terjadi perampingan tahap kedua pada pegawai non PNS yang ada di Kabupaten Pangandaran.

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran Dani Hamdani memaparkan, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, pengumuman penerimaan CPNS dan P3K dilakukan dari Tanggal 30 Mei hingga 13 Juni.

"Nah kalau pendaftaran seleksi, itu di tanggal 31 Mei sampai 21 Juni mendatang. Kalau jadwal berikutnya itu seleksi administrasi dan pengumuman pada tanggal 1 hingga 30 Juni," jelas Dani kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (19/5).

Tahapan lainnya kata Dani, yakni masa sanggah pasca pengumuman di tanggal 1 sampai 11 Juli. Sementara itu, tambah Dani, pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS dilakukan dari bulan Juli hingga September.

"Kalau P3K Guru, seleksinya ada 3 Tahap, yang pertama bulan Agustus, keduanya September dan terakhir di bulan Oktober," jelasnya.

Dari jumlah formasi CPNS dan P3K sejumlah 1217, Dani merinci, formasi diperuntukan P3K sebanyak 601, tenaga Kesehatan 479, sementara tenaga tekhnis, tutur Dani, sejumlah 137.

"Target perampingan pegawai non PNS kan 30 persen dari jumlah yang ada. Kalau dirinci tuh hampir 1500 san yang bakal terkena rasionalisasi," paparnya.

Perampingan tahap kedua, ucap Dani, bakal dilakukan pada bulan bulan ini. Sementara jumlahnya yang bakal dirasionalisasi, tukas ia, masih belum diketahui.

"Ya dilihat dulu dari berapa rasionalisasi anggaran Pemda sekaligus hasil uji kompetensi dan evaluasi para pegawai non PNS ditiap SKPD," pungkasnya.