Sempadan Pantai Madasari Disewakan Desa, SPP Pangandaran Pertanyakan Aturan dan Rujukan Regulasinya

Ketua SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman/RMOLJabar
Ketua SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman/RMOLJabar

Pemagaran sekaligus penyewaan sebidang tanah dengan luas 21.000 meter persegi yang merupakan sempadan pantai di Objek Wisata Pantai Madasari, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran menuai kontra, salah satunya dari organisasi masyarakat yang berfokus pada urusan tanah dan agraria, Serikat Petani Pasundan (SPP).


Ketua SPP Kabupaten Pangandaran, Arif Budiman mengatakan, dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang telah pihaknya kaji tidak ditemukan regulasi yang memperbolehkan sewa menyewa lahan sempadan pantai.

Menurut Arif, aturan kewenangan pengelolaan sempadan pantai sepenuhnya diatur Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI).

"Ini menurut PP 18 2021, dan diatur oleh UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan. Kewenangannya jelas, mau disewakan atau mau seperti apa pengelolaannya itu jelas dibawah KKP," ujar Arif kepada Kantor Berita RMOLJabar, (8/6).

Mengenai kewenangan pemerintah desa dalam penyewaan sempadan pantai, Arif mempertanyakan aturan dan dasar rujukan regulasinya.

"Kalau ini dibiarkan begitu saja, misalkan satu desa sudah berani menyewakan tanah harim laut, ini akan berdampak jauh. Ini celaka," tegasnya.

Bahkan jika persoalan tersebut tetap dibiarkan, Arif memperkirakan setiap desa yang berada di pinggir pantai akan menyewakan sempadan pantai seperti kasus tersebut. 

"Bisa habis nanti seluruh pesisir pantai disewakan oleh desa. Ini celakanya. Pemda harus turun, ya ini sebaiknya harus segera disikapi," paparnya.

Bukan hanya pemerintah daerah, kata Arif, semua yang berkepentingan dalam menegakan aturan juga harus turut andil dalam menyelesaikan kasus penyewaan sempadan pantai tersebut.

"Apalagi ini sudah naik di media, teman-teman yang berkepentingan harus membaca dan selayaknya disikapi seperti apa," tandasnya.

Diketahui sebelumnya, masyarakat mempertanyakan pemagaran di sekitar bibir pantai Madasari, Desa Masawah, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran yang dinilai berimplikasi terhadap pendapatan pelaku usaha wisata.

Selain itu, mereka juga merasa tidak mendapatkan sosialisasi dari pihak desa terkait pemagaran dan penyewaan lahan seluas 21.000 meter persegi.

Kepala Desa Masawah, Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran Ukan Suganda mengakui, sebidang tanah tersebut merupakan harim laut. Ia menyewakannya selama tiga tahun kepada salahseorang pengusaha.

"Pribumi dan yang punya kepentingan sudah setuju. Saya segala sesuatu sering di musyawarahkan. Bahkan hasil rapat pun ada buktinya," ungkap Ukan saat diwawancarai Kantor Berita RMOLJabar melalui pesan Whatsapp, Senin (6/6).

Masyarakat yang merasa panik dan bertanya tanya, kata Ukan, ia paham kemana arah berfikir dan tujuannya. Alasan mereka, ia menduga, karena ada investor yang kalah start.

"Makannya saya ketawa aja. Pokoknya saya minta kopi darat, biar jelas. Bumdes tau, Karang Taruna tau, makanya masyarakat yang mana," tanyanya.

Lebih lanjut, Ukan menerangkan, bahwa investor baru yang kalah start ini belum diketahui program jelasnya yang ditawarkan seperti apa.

"Prinsip saya ingin mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat. Makannya Madasari tidak diberikan ke Pemda, ya masyarakat yang mana," ia kembali bertanya.

Tujuan penyewaan lahan tersebut, ucap Ukan, adalah untuk pembuatan taman dikemudian hari dan pemagaran supaya tanaman yang baru ditanam tidak terganggu.

"Bukan untuk dibangun, makannya Pak Hendra mau, karena ia sangat peduli terhadap lingkungan pantai. Masuk sana tidak bayar, itu sementara aja supaya pohon yang ditanam cepat besar," tegasnya.