Sepakat Ubah Perilaku, Shopee Indonesia dan SPX Express Tandatangani Pakta Integritas

Dugaan pelanggaran layanan jasa pengiriman yang menjerat Shopee Indonesia dan SPX Express berakhir dengan penandatanganan pakta integritas perubahan perilaku. Penandatangan dilakukan di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Jakarta Pusat, Selasa (2/7).

Dalam perkara tersebut, Shopee Indonesia merupakan terlapor 1, dan SPX Express sebagai terlapor 2. Poin-poin Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara No.4/KPPU-1/2024, dibacakan Kuasa Hukum Shopee International Indonesia, Harry Rizki Perdana Putra.

"Yang bertanda tangan di permohonan ini, Terlapor 1 PT Shopee Internasional Indonesia, dan PT Nusantara Express Kilat sebagai Terlapor 2, Dengan ini menyatakan menerima LDP (Laporan Dugaan Pelanggaran) tertanggal 28 Mei 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf D dan Pasal 25 Ayat 1 Huruf A Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait layanan jasa pengiriman kurir di platform Shopee," kata Harry.

Kedua terlapor, kata dia bertanggung jawab terhadap seluruh keputusan perusahaan. Termasuk perilaku strategis dan tidak terbatas dari Cost Based Strategy, Teknologi Based Strategy, Market Based Strategy, dan Exclusionary Strategic Behavior yang ditetapkan oleh perusahaan.

Sebelumnya, kedua terlapor telah mengajukan permohonan kesempatan perubahan perilaku kepada Majelis Komisi Perkara. KPPU menerima permohonan tersebut dengan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Pertama, terlapor tidak akan melakukan perilaku antipersaingan, sebagaimana tertuang dalam LDP. Kedua, menghentikan kegiatan posisi dominan sebagaimana tertuang dalam LDP. Ketiga, bersedia menyampaikan bukti berupa data, surat, dan/atau dokumen bahwa telah terjadi perubahan perilaku kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku.

Keempat, bersedia aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 94 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Kelima, pengawasan perubahan perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari kerja, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai 6 November 2024. Terakhir, terlapor I dan terlapor II wajib mengikuti program kepatuhan KPPU.

"Pakta integritas perubahan perilaku ini dibuat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun," kata Harry.

Setelah pembacaan poin-poin pakta integritas, Ketua Majelis KPPU, Aru Armando meminta terlapor menandatangani dokumen tersebut.