DPRD Kabupaten Bekasi meminta Pemerintah Daerah (Pemda) setempat melakukan kajian mendalam berkaitan rencana refocusing APBD pada tahun anggaran 2021.
“Terkait dengan adanya rencana pemberlakukan kembalinya refocusing pada tahun anggaran 2021 ini, kita meminta pemerintah Kabupaten Bekasi harus menjelaskan secara menyeluruh dan terperinci kaitan pengalokasian anggarannya,” ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra Kabupaten Bekasi, Helmi, Rabu (16/6).
Sebab, kata dia, pada refocusing anggaran yang telah dilakukan tahun 2020 lalu, anggaran yang disediakan tidak terserap seluruhnya, sehingga berdampak pada ketidakmaksimalan pemanfaatan anggaran yang menyebabkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).
“Kita harus berkaca pada refocusing tahun 2020 lalu, anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) yang diperuntukkan untuk penanganan Covid saat itu dialokasikan sebesar Rp280 miliar, tapi ternyata dari anggaran yang disediakan tersisa sekitar Rp118 miliar. Maka dari itu, saya minta pemerintah harus menghitung secara matang jika nantinya diberlakukan kembali refocusing sehingga jelas pengalokasiannya,” bebernya.
Di samping itu Helmi menambahkan, berkaca pada penyusunan realokasi anggaran tahun lalu, Pemerintah Kabupaten Bekasi dinilai tidak mampu menjelaskan secara terperinci anggaran yang digunakan kaitan dengan penanganan Covid-19. Sehingga, ia meminta agar dalam penyusunan realokasi anggarannya nanti, harus juga melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar anggaran yang digelontorkan tidak Silpa.
“Kalau tahun lalu laporan yang disampaikan ke kita, ke DPRD hanya menyebutkan anggaran direlokasi dan masuk kedalam anggaran BTT, tidak dijelaskan itu penggunaannya kemana saja. Makanya, saya merekomendasikan dalam penyusunan anggaran yang nantinya bakal direfocusing, tidak hanya melibatkan dinas kesehatan atau dinas sosial saja sebagai usernya, tetapi perlu adanya peranan dari Bappeda dan Balitbangda,” ungkapnya.
Pelibatan instansi tersebut, kata Helmi, bertujuan agar setiap anggaran yang dikucurkan pada APBD Kabupaten Bekasi pada penggunaannya nanti tepat sasaran dan bermanfaat.
“Menurut saya ini penting dalam rangka penataan tata kelola keuangan daerah supaya memenuhi standar sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi jelas duitnya kemana, mana duit yang untuk terhutang mana yang buat covid, mana anggaran yang untuk mewujudkan RPJMD dan lain sebagainya. Jadi uangnya jangan asal potong saja, tapi malah sisa tak terpakai,” jelasnya.
Kendati demikian, Helmi mendukung rencana pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dengan memotong anggaran yang telah disusun sebelumnya, namun ia mengingatkan dalam pemanfaatannya nanti harus tepat guna dan tepat sasaran.
“Pada prinsipnya saya mendukung soal rencana refocusing itu, karena kita sama-sama ketahui kalau pandemi ini menjadi musuh kita bersama dalam pencegahannya dibutuhkan anggaran yang besar, tapi coba kajiannya harus matang dan jelas,” tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved