Siapsiaga Bencana, BMKG Gelar Sekolah Lapang Gempabumi di Garut

Stasiun Geofisika Kelas I Bandung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyelenggarakan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) di Kabupaten Garut. Acara bertema "Membangun Budaya Masyarakat Tanggap Gempabumi dan Tsunami di Wilayah Kabupaten Garut" ini diadakan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Rabu (29/5).

Kepala Stasiun Geofisika Kelas I Bandung BMKG, Teguh Rahayu, menyatakan bahwa SLG bertujuan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat Garut terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami, serta kesiapan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana tersebut.

"Kami sudah bisa memberikan informasi terjadinya gempa bumi dalam waktu kurang dari tiga menit. Peralatan WRS _(Warning Receiver System)_ untuk diseminasi juga sudah dipasang di BPBD Kabupaten Garut, dan ada sirine-sirine di wilayah pesisir untuk peringatan tsunami," jelasnya.

Teguh menambahkan bahwa setiap daerah memiliki budaya yang berbeda dalam menghadapi bencana, namun penting bagi masyarakat untuk mengenali dan menyesuaikan diri dengan potensi gejala bencana di lingkungan tempat tinggal mereka. 

"Kita bisa mengetahui bagaimana tindakan yang harus kita lakukan, mitigasi apa yang harus kita jalankan," ujarnya.

"Misalnya kita mempunyai rumah yang berada di lereng pegunungan, jadi ketika gempa terjadi kita harus lari kemana. Atau ketika terjadi hujan yang terus menerus kita harus bagaimana, itu yang harus dibudayakan di masyarakat," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa Provinsi Jawa Barat memiliki dua potensi bencana utama, yaitu subduksi (Mega Thrust) dan sesar-sesar darat. 

"Dari Januari aja sampai sekarang kita sudah sekitar 600  kejadian (gempa bumi) di seluruh wilayah Jawa Barat," tandasnya.

Asisten Daerah III Bidang Administrasi Umum, Budi Gan Gan Gumilar, mewakili pemerintah daerah, menyambut baik inisiatif BMKG ini.  yang bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang penanganan gempa bumi dan tsunami.

"Supaya masyarakat melek dan literasi terkait dengan bagaimana membaca potensi-potensi terjadinya kebencanaan itu mereka supaya lebih paham dan lebih mengerti lagi," ucapnya.

Pemerintah daerah, menurutnya, telah menyediakan anggaran untuk mitigasi bencana, meskipun masih menghadapi kendala dalam mengedukasi masyarakat agar tidak tinggal di daerah rawan bencana.

"Maka pada saatnya kita akan sedikit saja itu bangunan itu menjadi ambruk dan ini menjadi salah satu potensi kerawanan bencana yang akan memakan korban," jelasnya. 

Budi Gan Gan berharap edukasi dari BMKG melalui SLG dapat menjadi pemicu kesadaran masyarakat tentang tanggap bencana, khususnya gempa bumi dan tsunami.

SLG diikuti unsur BPBD, Lembaga pendidikan, unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), TNI/Polri dan unsur media.