Sidang Sengketa Pilkada Pangandaran Dilanjut MK, Bawaslu Bakal Diminta Keterangan

Gaga Abdillah Sihab/RMOLJabar
Gaga Abdillah Sihab/RMOLJabar

Sidang Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Pangandaran di Mahkamah Konstitusi (MK) dipastikan terus berlanjut.


Komisioner Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Gaga Abdillah Sihab menjelaskan, ada dua gugatan yang jadi sorotan yakni gugatan dengan nomor register 10715 PAN/MK/PS 01 2021 dan EBPRPK Perkara nomor 15 PHP Bup XIX 2021.

Menurutnya ada beberapa perkara yang menjadikan dua perkara itu akan terus dislesaikan melalui mekanisme MK.

“ Banyak sih gugatannya, intinya pemohon meminta Petitum supaya permohonannya terkait hasil keputusan KPU dan PSU bisa dilakukan.”. Ungkap Gaga Kepada Kantor Berita RMOLJabar Selasa (26/1).

Lebih lanjut, Gaga memaparkan, beberapa hal yang menjadi gugatan diantaranya keberatan atas putusan KPU Pangandaran nomor 325 tentang rekap perolehan suara.

“ Dugaan adanya kotak suara terbuka bahkan tidak terkunci di TPS 358 Desa Sukamaju, Kecamatan Mangunjaya dan ketidaksesuaian jumlah surat suara yang mengakibatkan penambahan pengurangan juga menjadi gugatan,” paparnya.

Selain itu, tambah Gaga, Peristiwa Ketua KPPS Desa Pananjung yang melaksanakan tugasnya melakukan pemungutan suara di RSUD Pandega dan dianggap pemohon menyalahi aturan turut masuk dalam register.

“ Terkait dugaan Penyalahgunaan Bansos, pembagian Bantuan Covid-19, KIS, BPJS Ketenagakerjaan bagi para penderes, money politik, dugaan TSM,  Keterlibatan RT/RW dan Netralitas ASN juga jadi fokus pelaporan,”jJelasnya.

Untuk mempersiapkan sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari mendatang, tukas Gaga, Bawaslu Pangandaran juga bakal dimintai keterangan terkait keterangan yang disampaikan pemohon.

“ Tadi sih Hakim MK bilangnya sidang terus dilanjut. Sesuai dengan mandat Bawaslu RI, tentu kami sudah menyiapkan keterangan dan bukti bukti yang ada,” pungkasnya.