Sistem PPDB di Ciamis Makan Korban, Banyak Siswa di Ciamis Terancam Tak Bisa Lanjut ke SMA

Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ciamis, Yogi Permadi menyampaikan bahwa sejumlah siswa di Kabupaten Ciamis terancam terputus dari jalur pendidikan.

Menurut dia, pihaknya menerima laporan dari orang tua siswa lulusan SMP sederajat tak mampu lanjut ke jenjnag SMA karena terhambat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Ciamis.

"Ada laporan orang tua di dua kecamatan, Sindangkasih dan Cihaurbeuti. Mereka terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA akibat kebijakan PPDB yang diterapkan," kata dia pada Senin (10/7).

Ia mengungkapkan, data yang diterimanya ada sejumlah siswa SMP yang ada di Desa Sukaraja, Budiharja, dan Sukamanah, Kecamatan Sindangkasih.

Kemudian untuk di wilayah Kecamatan Cihaurbeuti, ada siswa dari wilayah Desa Sukahurip, Sukahaji, Sukamaju, Cijulang, dan sejumlah desa lainnya.

Para siswa dan orang tua melaporkan bahwa mereka tak dapat terakomodir SMA yang ada di kecamatan tersebut.

Politisi PDIP ini menjelaskan, hal itu karena jumlah sekolah yang tersedia di Kecamatan Sindangkasih dan Cihaurbeuti ini terbatas. Jadi, tidak semua siswa lulusan SMP dapat diterima di SMA yang di sana.

"Di Kecamatan Sindangkasih dan Cihaurbeuti ini hanya ada dua SMA Negeri. di Sindangkasih SMA Negeri 1 Sindangkasih dan di Cihaurbeuti, SMA Negeri 1 Cihaurbeuti. Sementara, di sini tidak tersedia SMA swasta," kata Yogi.

Menurutnya, ada beberapa alasan yang menjadi dasar eprmasalahan sehingga membuat para siswa lulusan SMP tak dapat terakomodir semua. Ia menilai, ada kesalahan dalam aturan PPDB. Dia menjelaskan bahwa ada empat jalur yang dapat dilalui oleh calon siswa untuk mendapatkan tempat di tingkat SMA.

Yaitu, jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua. Apabila ada sisa kuota dari tiga jalur tersebut, maka pihak sekolah boleh membuka jalur prestasi.

Namun, ungkap dia, dalam pelaksanaannya, banyak siswa dan orang tua yang melaporkan adanya ketidaksesuaian antara aturan yang ditetapkan dan kenyataan yang terjadi.

"Justru, yang terjadi di lapangan berbeda. Malah jalur prestasi didahulukan. Yang dibuka pada tahap pertama,” kata dia.

Karena itu, Yogi meminta supaya sistem tersebut dievaluasi demi kepentingan nasib para siswa di sejumlah kecamatan di daerah tersebut.

Ia juga meminta supaya pihak SMA membuka dengan transparan data-data siswa yang memakai surat keterangan domisili ketika mendaftar. Yogi menduga, ada praktek kecurangan di sana.