SMA di Cirebon Diduga Pungli Rp3,4 Miliar, Ono Surono Desak Evaluasi Total PPDB

Bakal calon Gubernur Jabar, Ono Surono menyoroti karut-marut pelaksanaan penerimaan peserta didik batu (PPDB) baik di tingkat SMP maupun SMA/SMK di Jawa Barat.

Melalui akun TikTok pribadinya @ono_surono, Ketua DPD PDIP Jabar tersebut mengaku mendapat berbagai keluhan dari orangtua siswas, khususnya terkait dugaan pungutan liar (pungli) di salah satu SMA di Kota Cirebon.

"Kemarin ada yang kirim sejumlah foto ke chat Whatsapp saya. Mungkin foto-foto itu menunjukkan informasi ada pertemuan antara komite sekolah atau pihak sekolah dengan orangtua siswa salah satu SMA yang ada di Jawa Barat," kata Ono dalam video tersebut, dikutip Senin (29/7).

Ia mengungkapkan, informasi foto yang pertama berisikan kebutuhan partisipasi senilai Rp3.315.500.000 dibagi 349 siswa sehingga hasilnya Rp9.500.000 yang harus dibayar untuk satu siswa.

"Dalam foto itu juga ada informasi biaya tersebut sudah menanggung subsidi silang KIP dan mencakup 8 standar program," ujar Ono.

Kemudian lanjut Ono, ada foto yang menginformasikan rekapitulasi rencana anggaran kelas 10, yang totalnya sama yakni Rp3.315.500.000.

Selain itu, foto lainnya adalah bukti transfer yang ditujukan ke nomor rekening BJB atas nama Bend Komite SMA Negeri 1 Cirebon sebesar Rp7.500.530 dengan berita Sumbangan Komite Sekolah. 

"Nah, sehingga tentunya saya ingin mengetahui lebih lanjut ya apakah partisipasi sumbangan ini benar-benar dibenarkan sesuai regulasi yang dibuat oleh Pemprov Jabar Jawa Barat cq Dinas Pendidikan Jabar," tegas dia.

Menurutnya, Pemprov dan Disdik Jabar harus mengecak kembali apakah rapat tersebut disetujui seluruh orangtua siswa yang hadir atau tidak hadir untuk membayar jumlah partisipasi sumbangan sebesar Rp9,5 juta.

"Mari bapak dan ibu mohon bantuannya, terutama juga pada Pak Pj Gubernur dan Kadisdik Jabar, kita cek bersama-sama apakah rapat itu benar terjadi? Apakah orangtua siswa yang hadir atau tidak hadir tidak keberatan sama sekali membayar partisipasi Rp9,5 juta," cetus dia.

Dikonfirmasi lebih lanjut, Ono Surono mensinyalir kasus pungli tidak hanya terjadi di Kota Cirebon, melainkan juga di sejumlah daerah di Jawa Barat.

Ia menyayangkan kasus tersebut karena akan membuat kesenjangan. Hanya siswa dengan orangtua mampu yang dapat bersekolah di sekolah favorit. Sementara siswa dari golongan tidak mampu, terancam putus sekolah.

"Inilah yang membuat angka lamanya pendidikan di Jawa Barat rata-rata sampai kelas 2 SMP. Karena untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi biayanya sangat mahal," ujar Ono.

Anggota DPR RI tersebut mengingatkan harus dilakukan evaluasi secara total terkait pelaksanaan pendidikan di Jawa Barat khususnya untuk SMA dan SMK.

"Karena persoalan PPDB ini selalu terulang setiap tahun, mulai dari sistem zonasi hingga pungutan liar yang memberatkan orangtua siswa. Masak harus begini terus?"  pungkas Ono.