Soal Guru Honorer Gagal Jadi PPPK, DPRD Jabar Minta Pemprov Surati KemenPAN-RB

Abdul Hadi Wijaya/RMOLJabar
Abdul Hadi Wijaya/RMOLJabar

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi memperjuangkan nasib 148 guru honorer yang terancam tak lulus ujian menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena gagal dalam mengikuti Computer Assisted Tes (CAT).


Menurut Wakil Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi Wijaya,  mengingat pengbdian yang telah dilakukan para guru honorer tersebut, Pemprov Jabar harus menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk membuat kebijakan khusus.

"Guru honorer yang tidak lolos seleksi PPPK telah mengabdi belasan bahkan puluhan tahun," ungkap Gus Ahad sapaan akrabnya, Kamis (15/10).

“Pak Gubernur harus tetap memperhatikan para guru honerer tersebut, misalkan dengan membuat surat permohonan kepada Kementerian terkait dengan alasan kemanusiaan agar mereka mendapatkan status yang layak,” imbuhnya.

Diakui Gus Ahad, teknis administratif pengangkatan PPPK adalah kewenangan pemerintah pusat. Namun demikian, lanjutnya, Pemprov Jabar tetap harus mengusahakannya.

"Saat ini menjadi waktu yang tepat bagi Pemprov atau Negara untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh para guru honorer," ujanya.

Gus Ahad mengku prihatin akan nasib para guru honorer yang hanya di beri imbalan alakadarnya.

“Mereka sudah lama mengabdi dengan remunerasi yang 'sangat-sangat memprihatinkan'," tandasnya.