Soal Klaim Dapat Dukungan Gubernur Jabar, Bawaslu Telusuri Dugaan Pelanggaran Paslon Bedas 

Foto Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan (Bedas)/Ist
Foto Gubernur Jabar Ridwan Kamil bersama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan (Bedas)/Ist

Klaim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan (Bedas) yang menyebut mendapatkan dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diduga mengandung unsur pelanggaran kampanye. 


Pasalnya, klaim dukungan itu diucapkan saat pasangan bedas dan tim koalisi bersilaturahmi dengan Ridwan Kamil di Gedung Pakuan. Hal itulah yang diduga adanya penyalahgunaan fasilitas negara untuk mempromosikan pasangan tersebut.

Baca: Jelang Pilkada Kabupaten Bandung, Pasangan Bedas Klaim Didukung Ridwan Kamil

Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubal Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bandung, Hedi Ardia mengatakan, pihaknya baru akan melakukan kajian awal terkait dugaan pelanggaran. Karena, lokus rumah dinas tersebut berada di Kota Bandung.

"Kalaupun benar itu lokusnya di Kota Bandung," kata Hedi kepada Kantor Berita Politik RMOLJabar melalui sambungan telepon, Kamis (1/10).

Bawaslu juga akan mengklarifikasi pasangan Bedas soal klaim dukungan yang dari Gubernur Jabar Ridwan Kamil. 

"Klaim seperti itu apakah bisa dipersoalkan. Tapi hal tersebut perlu dibuktikan dari yang bersangkutan melalui klarifikasi," imbuhnya.

Menurutnya, jika hal tersebut terbukti maka ancaman pidana akan menanti. Karena yang bersangkutan mendapatkan dukungan dari Gubernur saat berkunjung ke rumah dinas. Sehingga, ada pemanfaatan fasilitas yang diberikan oleh negara. Namun, proses tersebut masih jauh dan Bawaslu Kabupaten sedang menelusuri hal tersebut

"Nah itu yang kami pelajari dengan hati-hati. Kalaupun terbukti ini bukan main-main, ini pidana," tuturnya.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi menambahkan, proses tersebut berada di wilayah Bawaslu Kabupaten Bandung. Proses penelusuran dugaan pelanggaran sedang didalami oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.

"Maka dalam hal ini kami bisa melihat prosesnya ada di Bawaslu Kabupaten Bandung," pungkasnya.