Soal Pelarangan Ekspor CPO, Aktivis '98 Desak Jokowi Jalankan Rekomendasi KPK

Presiden RI, Joko Widodo/Net
Presiden RI, Joko Widodo/Net

KPK telah merekomendasikan tata kelola Crude Palm Oil (CPO) diperbaiki melalui integrasi bisnis hulu-hilir kelapa sawit. Perbaikan ini dapat dilakukan dengan Sistem Nasional Neraca Komoditas dan izin ekspor dan impor diterbitkan sesuai kebutuhan dan stabilitas harga, serta ketersediaan barang di pasar domestik. 


Untuk itu, Presiden Jokowi agar mempertimbangkan rekomendasi ini, yang telah disampaikan KPK pada tanggal 17 Maret 2022 untuk memperbaiki izin dan tata niaga, sebagai bagian dari pencegahan, dan termasuk pada perbaikan tata Kelola komoditas strategis lainnya di dalam negeri.

Hal tersebut disampaikan Koordinator SIAGA 98, Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya pada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (28/4). 

Aktivis '98 ini menilai, KPK sudah mendeteksi adanya permainan izin dan tata niaga CPO/Minyak Goreng sebagai penyebab kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di pasar dalam negeri, yang mengakibatkan masyarakat dirugikan. 

“KPK dalam rekomendasi pencegahannya merekomendasi perbaikan perizinan dan tata niaganya,” katanya.

Hasanuddin mengatakan, ini makin menguat setelah ada dua peristiwa penting. Pertama, setelah Kejaksaan Agung melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi dalam ekspor CPO dan telah menetapkan tiga petinggi korporasi dan pejabat Kementerian Perdagangan sebagai tersangka.

Kedua, setelah Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO pada tanggal 22 April 2022, masih ada upaya dari menteri terkait mengabaikan perintah ini, sampai presiden harus mengumumkan untuk kedua kalinya pelarangan ini pada tanggal 27 April 2022.

“Kami mendukung konsistensi dan sikap tegas Presiden Jokowi oleh sebab substansi dari kebijakan dan pengaturan ekspor dan atau perdagangan komoditas ini adalah melindungi kepentingan pasar dalam negeri maupun luar negeri dari praktik merugikan masyarakat serta permainan pasar secara melawan hukum dan/atau praktik korupsi pada pasar komoditas yang bertentangan dengan prinsip perdagangan yang sehat dan berdaya saing,” ujarnya. 

“Kami berharap Presiden Jokowi segera mencopot menteri terkait, sebagai bagian dari pemulihan komoditas strategis minyak goreng dan pemulihan kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-Ma’ruf Amin,” tutupnya.