Keterbukaan informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena saat ini tak sedikit informasi yang beredar adalah kabar angin atau hoaks. Dengan itu Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Padjajaran (Unpad) periode 2020-2024, Irawati Hermawan beserta para pengurus membuat kategori kebijakan publik pada website almuni.
Irawati menuturkan, tujuan dibuat kategori kebijakan publik yakni untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar ketika ada kebijakan publik yang baru di Pemerintah maupun Unpad masyarakat dapat menerima informasi yang faktual. Selain itu juga agar informasi formil maupun non formil bisa diakses oleh para alumni.
"Jadi semua kategori kami masukan, termasuk kebijakan-kebijakan publik," tuturnya, Senin (19/10).
Ia mengatakan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sumbangsih dari teman-teman Unpad dulu yang mengajukan ke parlemen. Namun ia berpendapat UU tersebut sudah cukup bagus, akan tetapi perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaannya agar lebih berprogres.
"Sekarang umurnya sudah 12 tahun, jadi memang sudah saatnya mungkin direview," kata Irawati.
Untuk mewujudkan hal tersebut, IKA Unpad memiliki Public Policy Analysis Center yang dibina oleh Philips J. Vermonte. Yang bersangkutan juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS).
Menurutnya, fungsi yang pihaknya lakukan terkait dengan keterbukaan informasi yakni membuat kajian terhadap UU tersebut. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui UU tersebut masih relevan digunakan atau perlu dilakukan perubahan.
"Nah jadi, center kajian tersebut yang akan berfungsi dan kami sedang melakukan," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved