Soroti Pernyataan Menteri PMK Soal Kemiskinan, LAK Galuh Pakuan: Negara Tidak Mau Hadir Untuk Rakyat

Pernyataan Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyebut tingginya angka kemiskinan di Indonesia karena yang miskin menikah dengan keluarga miskin, sehingga melahirkan keluarga miskin baru direspon Raja Lembaga Adat Karatwan (LAK) Galuh Pakuan Rahyang Mandalajati, Evi Silviadi.


Evi menilai pernyataan Menteri PMK seolah-olah menunjukkan negara tidak mau hadir untuk rakyatnya, dan lari dari tujuan ber-Negara. Padahal, tujuan negara adalah memenuhi hak-hak dasar rakyat, yang dijamin Pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yaitu hak pendidikan, kesehatan, pangan, sandang dan papan.

"Pernyataan Pak Menteri itu saya nilai serampangan, dan ngawur, tidak paham isi UUD 45. Karena amanat UUD 45 itu sudah jelas, negara harus hadir untuk memenuhi hak-hak rakyat itu," tegas  Evi kepada wartawan di Subang, Rabu (5/8).

Evi menyatakan, membebaskan kemiskinan menjadi kewajiban pemerintah, dalam hal ini tanggung jawab para Menteri, termasuk Menteri PMK.

"Saya kira, Pak Menteri ini, terkesan mau lepas tanggung jawab, padahal tanggung jawab dan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak-hak rakyat itu jelas, tertuang dalam UUD 45. Terlebih para menteri itu, diberikan anggaran untuk menangani semua hak-hak rakyat tersebut," katanya.

Lebih jauh Evi menegaskan, jika menteri komentarnya seperti itu, jangan harap kemiskinan di Indonesia bisa dituntaskan, dan kapan bangsa ini bisa maju.

Dirinya juga mendesak Menteri PMK untuk mencabut pernyataannya dan jangan menyalahkan rakyat. Karena kondisi di Indonesia, konteksnya negara belum bisa memenuhi hak-hak dasar rakyat.

"Pokoknya saya minta pak Menteri segera mencabut pernyataannya yang menyalahkan rakyat, padahal pernyataan itu bisa berbalik, siapa yang salah disini, pemerintah atau rakyat," ucap Evi.

Jika negara atau Menteri PMK menjalankan amanat UUD 45, dan memahami filosofi Galuh Pakuan "Minterkeun Anu Bodo (Mempintarkan yang Bodoh), Nguatkeun Anu Lemah (Menguatkan yang Lemah), dan Ngabeungharkeun Anu Sangsara (Mengkayakan  yang Miskin)". 

"Tentunya Pak Menteri tidak akan mengeluarkan pernyataan seperti itu, karena itu sudah menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, dan menjadi hak rakyat, untuk pintar, kuat dan makmur," pungkasnya.