Sosialisasikan KUHP Terbaru, Kemenkumham Sambangi Kampus UIN SGD Bandung

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terus mensosialisasikan Undang-Undang (UU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Rancangan Undang-undang (RUU) Paten dan Rancangan Undang-undang (RUU) Desain Industri kepada para mahasiswa, Aparat Penegak Hukum (APH), hingga Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Kali ini sosialiasi bertajuk Kumham Goes To Campus 2023 menyasar kalangan mahasiswa di Bandung, tepatnya di Kampus Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung, Rabu (5/4).

Wamenkumham, Eddy O.S Hiraiej mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi serta pemahaman baru tentang UU KUHP yang telah disahkan. KUHP yang telah disahkan oleh pemerintah mengatur badan hukum atau korporasi sebagai pihak yang dapat bertanggung jawab dan dipidana.

Penjatuhan pidana pokok, pidana tambahan, dan tindakan dikenakan kepada korporasi dan orang-orang yang terlibat. Baik pengurus yang memiliki kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, hingga pemilik manfaat.

“Kita berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi civitas akademika. Apalagi Kumham Goes To Campus (KGTC) merupakan wadah mensosialisasikan berbagai kebijakan, program dan layanan Kementerian Hukum dan HAM kepada masyarakat, khususnya civitas akademika. Terutama sosialisasi KUHP baru yang kepada masyarakat,” kata dia.

Salah satu perbedaan mendasar KUHP baru dengan KUHP kolonial adalah pengedepanan norma restorative justice, di mana hukuman yang akan diberikan bagi setiap tindak pidana akan bertitik berat pada pemulihan keadilan, bukan semata pada penghukuman.

Pemerintah, lanjut dia, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas partisipasinya dalam momen bersejarah ini. Indonesia kini memiliki produk hukum buatan bangsa yang berlandaskan Pancasila.

Menurutnya, pengesahan KUHP pada Desember kemarin, merupakan momen bersejarah dalam penyelenggaraan hukum pidana di Indonesia. Pengesahan KUHP merupakan titik awal reformasi penyelenggaraan pidana di Indonesia yang sesuai dengan dinamika masyarakat saat ini. KUHP yang baru disahkan, telah melalui pembahasan secara transparan, teliti, dan partisipatif. Pemerintah dan DPR telah mengakomodasi berbagai masukan dan gagasan dari publik.

Kemenkumham Jabar melalui Kepala Kantor Wilayah R. Andika Dwi Prasetya dan seluruh Pimpinan Tinggi Pratama berkontribusi positif terhadap tersebarluasnya atau tersampaikannya informasi seluas-luasnya mengenai KUHP yang baru kepada masyarakat.

Ini menujukan konsistensi Kemenkumham Jabar dalam mencerdasakan masyarakat serta dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang ditunjukan melalui beragam program organisasi salah satunya Kumham Goes To Campus 2023 yang kali ini bekerjasama dengan UIN SGD Bandung.

"Kami sangat bangga dan merupakan kehormatan bagi UIN Bandung terlaksananya Kumham Goes To Campus 2023 dan kami sangat bangga karena KUHP yang terbentuk beberapa waktu silam merupakan produk asli anak bangsa. Pada kesempatan yang sama dilakukan Penandatanganan MoU implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peresmian JDIH UIN Sunan Gunung Jati Bandung," kata dia.