Surat Larangan dari Pertamina Terbit, Warga Pangandaran Boleh Beli Pertalite Gunakan Jerigen dengan Syarat

Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pangandaran Tedi Garnida/RMOLJabar
Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pangandaran Tedi Garnida/RMOLJabar

Terbitnya surat dari PT Pertamina nomor 584/PND630000/2022-S3 perihal larangan pelayanan jerigen produk Pertalite Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) menimbulkan kegaduhan.


Pasalnya, dalam surat tersebut melarang pelayanan bagi pembeli yang menggunakan jerigen. Sementara di Kabupaten Pangandaran, tidak sedikit warga yang sering belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menggunakan jerigen.

Selain itu, tidak sedikit pula warga yang datang ke Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Disperdagkop UMKM) untuk meminta surat rekomendasi guna membeli BBM jenis Pertalite.

Kendatipun demikian, di Kabupaten Pangandaran para petugas di SPBU memperbolehkan belanja BBM menggunakan jerigen dengan syarat.

Kepala Disperindagkop UMKM Kabupaten Pangandaran Tedi Garnida menjelaskan, Pertalite itu baru-baru masuk dalam BBM jenis penugasan. Artinya, kata ia, SPBU sebagai lembaga penyalur di bawah badan penyalurnya Pertamina melarang belanja pertalite dengan menggunakan jerigen untuk diecerkan.

"Pelarangan pakai jerigen dan dilarang pakai jerigen untuk dijual kembali itu dari Pertamina. Ya mereka juga sesuai aturan dari Kementerian ESDM, tidak ada hubungannya dengan Dinas," jelas Tedi Kepada Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (14/6).

Masyarakat, kata Tedi, diimbau tidak lagi meminta surat rekomendasi ke Dinas untuk membeli BBM berjenis pertalite ini kecuali jenis solar subsidi.

"Ya itupun peruntukannya bagi UMKM. Kalau Pertalite ini kita sempat ngobrol sama petugas SPBU, mereka sepakat memperbolehkan membeli dengan jerigen asal tidak dijual kembali," ungkapnya.

Selanjutnya, ia mencontohkan, pembolehan pembelian dengan menggunakan jerigen seperti kepada rukun nelayan itupun dengan syarat tertentu.

"Kan nggak mungkin sama perahunya dibawa ke SPBU. Mereka sepakat dengan syarat asal ada SKU dari Kepala Desa dan ada yang bertanggungjawab. Itu boleh," pungkasnya.