Survei Bukan Penentu Mutlak Calon Kantongi Tiket Maju di Pilkada

Dalam demokrasi elektoral saat ini, survei menjadi salah satu instrumen penting bagi partai politik sebagai data saintifik guna pengambilan keputusan pengusungan calon-calon kepala daerah. Meski begitu, keputusan final calon-calon kepala daerah tetap dikeluarkan oleh partai politik di tingkat DPP.

Begitu dikatakan Direktur Indonesia Strategic Institute (Instrat), Adi Nugroho menanggapi hasil survei Bakal Calon Wali Kota (Bacawalkot) Cimahi 2024 yang dirilis DPD Partai Golkar Kota Cimahi.

"Survei bukan sebagai penentu mutlak, sebab ada berbagai pertimbangan dari kemungkinan variabel lain yang harus ditelaah juga, misalnya kapasitas calon, kesiapan logistik, dan tidak kalah penting, pasangan calon wakilnya yang akan melengkapi," kata Adi, saat dihubungi, Senin (30/7).

Adi menilai, tidak ada yang salah dengan langkah Partai Golkar yang memberikan 'tiket' Pilkada 2024 kepada sosok yang memiliki elektabilitas tinggi melalui hasil survei internal.

"Sebagai pengamat, saya melihat ini sebagai langkah politik yang sah-sah saja. Mengenai etika, itu merupakan urusan internal Partai Golkar," ucap Adi.

Kendati demikian, pemberian tiket yang dilakukan Partai Golkar di daerah bukanlah keputusan final. Sebab menurutnya, keputusan final tetap ada di tingkat DPP.

"Kita ketahui, keputusan final mengenai siapa yang akan diusung sebagai calon wali kota masih menunggu keputusan dari DPP Golkar, bukan di tingkat kota," ungkapnya.

"Jadi, meskipun ada pernyataan dari pengurus Golkar tingkat kota bahwa kemungkinan rekomendasi partai jatuh kepada pemegang elektabilitas tertinggi dalam survei, tetap ada kemungkinan rekomendasi partai jatuh kepada yang tidak memiliki elektabilitas tertinggi, karena itu semua masih kemungkinan," tambahnya.

Terlebih, lanjut Adi, masih ada survei ketiga yang akan dilakukan sebagai mekanisme di Partai Golkar.

"Hasilnya bisa saja berbeda dengan survei pertama dan kedua," ujarnya.

Adi juga menilai, pernyataan dari pengurus Partai Golkar Kota Cimahi juga bisa disebut sebagai upaya menggiring opini ke salah satu kandidat.

Oleh karena itu, pihaknya pun menyarankan, jika survei tersebut dilakukan oleh Indikator Politik, maka hasilnya dirilis oleh pihak Indikator Politik sendiri sehingga narasinya lebih adil.

"Jika memang harus dirilis oleh Partai Golkar, sebaiknya cukup disebut sebagai survei internal Golkar saja. Ketika hasil survei dirilis dengan menyebut nama lembaga surveinya serta memberikan narasi dari sudut pandang Golkar tingkat kota, seolah-olah ingin melakukan justifikasi bahwa survei ini dilakukan oleh lembaga profesional, bukan sekadar internal Golkar, dan kemudian diframing untuk kepentingan politik tertentu," bebernya.

"Karena itu, jangan heran jika publik kemudian menjadi curiga atau muncul polemik terkait rilis tersebut, sementara pengumuman keputusan final masih menunggu dari DPP Golkar," lanjutnya.

Adi menjelaskan, meski setiap partai politik memiliki prosedur dan mekanisme masing-masing, namun tidak menutup kemungkinan bahwa yang nantinya akan diusung oleh DPP adalah calon yang memiliki survei lebih rendah dibanding calon lain.

"Yang namanya politik, selalu masih terbuka kemungkinan bahwa dari pihak penentu keputusan, dalam hal ini DPP partai, bisa saja memilih calon kepala daerah yang bisa jadi perolehan elektabilitas di surveinya bukan yang tertinggi," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, DPD Partai Golkar Cimahi mengumumkan hasil survei terhadap Bacawalkot Cimahi untuk Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Cimahi 2024. Survei ini adalah tahap kedua yang dilakukan pada periode tanggal 9-13 Juli 2024 oleh lembaga survei Indikator Politik. 

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Cimahi Budhi Setiawan mengatakan, survei yang dilakukan sesuai instruksi dari DPP Partai Golkar. Rencananya, ada tiga kali survei yang dilakukan oleh Gokar yakni tahap pertama di bulan Mei, tahap kedua bulan Juli, dan terakhir di bulan Agustus.

"Survei tahap kedua ini Partai Golkar fokus kepada dua nama dan hanya kepada bakal calon wali kota, tidak untuk bakal calon wakil wali kota," ucapnya di Jalan Pesantren, Kota Cimahi, Senin (29/7).

Budhi menjelaskan, dalam survei ini, Partai Golkar hanya mensurvei nama untuk calon wali kota yakni Dikdik Suratno Nugrahawan dan Ngatiyana. 

"Melihat hasil survei itu, maka nama Dikdik Suratno Nugrahawan selalu unggul dari calon dan pasangan lainnya. Sehingga, besar kemungkinan rekomendasi Partai Golkar akan jatuh kepadanya sebagai bakal calon wali kota," kata Budhi.