Hamzah Haz, Penjaga APBN Dekade 1990 hingga 2000-an

Pemerintah Diminta Berhati-hati Gunakan Dana Negara Lanjutkan IKN

Pemerintah mendatang didesak untuk berhati-hati dan lebih cermat dalam mengelola keuangan negara terkait kelanjutan pembangunan megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Mewaspadai Kejatuhan APBN 2025

Menko Airlangga Pastikan Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Terjaga

Defisit APBN Indonesia diyakini bisa bertahan di bawah 3 persen. Pada APBN 2025, pemerintah menargetkan defisit berada di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen untuk mengantisipasi pembayaran bunga utang…

Yakin Defisit APBN 2025 di Bawah 3 Persen, Menko Airlangga Optimis Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah sudah mengusulkan target defisit anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dalam kisaran…

Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Garut Berharap DPRD Beri Kepastian APBD 2024

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Masa Sidang III Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Garut, Jum'at (29/9).

UU Cipta Kerja Gagal Selamatkan APBN, Harga BBM Naik: Pembohongan Publik?

APBN Kosong Ibukota Baru Bodong

APBN Jadi Jaminan Proyek Kereta Cepat, PPP: Bukan Solusi Ideal

Pemerintah Indonesia yang tidak tegas dengan China mengenai proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mulai disesalkan sejumlah elemen. Sebab, China mulai memberi penekanan terhadap Indonesia dengan…

Pembengkakan Proyek KCJB Bebani APBN, PKS Cari Pihak yang Bertanggungjawab

Pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan kenaikan bunga pinjaman kepada pemodal kini jadi beban APBN. Padahal, keputusan mengambil pinjaman dari China karena proyek tersebut awalnya…

Pengentasan Kemiskinan

Ketergantungan APBN Dibiayai Utang

Ketimpangan Anggaran Pusat dan DaerahKetimpangan Anggaran Pusat dan Daerah

Jokowi Dianggap Gadaikan Uang Rakyat Jika Gelontorkan APBN untuk Proyek KCJB

DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk melakukan audit terhadap penggunaan uang yang dipakai untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung…

Politik Dagang dan Pabrikasi