Bawaslu Diminta Pelototi Pemberi Dana Kampanye Peserta Pilkada
Pengawasan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 harus diperkuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Admin RMOLJABAR | Sabtu, 8 Juni 2024 | SelengkapnyaPengawasan dana kampanye peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 harus diperkuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Admin RMOLJABAR | Sabtu, 8 Juni 2024 | SelengkapnyaMenilik kasus Politik uang yang terjadi di Kabupaten Pangandaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat mengakui bahwa regulasi dan aplikasi yang ada sudah cukup ketat agar perkara ini bisa diminimalisir…
Syamsul Arifin | Rabu, 24 April 2024 | SelengkapnyaUrusan politik uang di Kabupaten Pangandaran sudah diwanti-wanti sejak awal oleh Bawaslu setempat, karena dinilai bakal sangat merusak terhadap demokrasi, bahkan kondisi literasi politik di masyarakat.…
Syamsul Arifin | Selasa, 23 April 2024 | SelengkapnyaLaporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang dipublikasikan KPU RI hari ini menghadirkan beberapa kejutan. Di luar dugaan, beberapa parpol kecil ternyata berani merogoh kocek lebih dalam…
Admin RMOLJABAR | Jumat, 8 Maret 2024 | SelengkapnyaParpol kontestan Pileg dan calon Anggota DPRD Kabupaten Cirebon wajib menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dengan mengirimkan data dan dokumen pada SIKADEKA pada 7 Januari 2024 sebelum pukul…
Yon Maryono | Jumat, 5 Januari 2024 | SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta ingatkan partai politik agar segera menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
Yuslipar | Kamis, 4 Januari 2024 | SelengkapnyaKPU Jawa Barat (Jabar) masih menunggu Surat Edaran KPU RI terkait batas waktu pengisian Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka). Sikap KPU Jabar tersebut diambil setelah Bawaslu RI menerbitkan…
Alvin Iskandar | Kamis, 28 Desember 2023 | SelengkapnyaBawaslu RI menegaskan kembali pentingnya transparansi sumber pendanaan partai politik, calon legislatif, dan calon presiden serta calon wakil presiden. Kontestan Pemilu dan Pilpres harus jelas mencantumkan…
Admin RMOLJABAR | Selasa, 19 Desember 2023 | SelengkapnyaKomisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Purwakarta menggelar disela Rakor Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilu tahun 2024, di Aula KPU Purwakarta, Jalan Flamboyan, Kamis (30/11).
Yuslipar | Kamis, 30 November 2023 | SelengkapnyaPendiri Lembaga Study Visi Nusantara Maju (LS Vinus) yang juga pengamat politik, Yusfitriadi menyoroti soal dana kampanye. Menurutnya, dana kampanye sangatlah krusial, sehingga Bawaslu dan KPU wajib memonitor…
Heri Supriatna | Kamis, 14 September 2023 | SelengkapnyaAturan pelaporan dana kampanye dibuat wajib oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahkan, KPU meminta peserta pemilu harus dilakukan setiap hari.
NETWORK | Selasa, 6 Juni 2023 | SelengkapnyaKPU RI berencana menghapusan kewajiban peserta Pemilu 2024 membuat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye atau LPSDK . Hal itu akan membuat para “bandar” leluasa melakukan money politics dalam mendukung…
Heri Supriatna | Sabtu, 3 Juni 2023 | SelengkapnyaSandiaga Uno berbicara soal isu utang Rp50 miliar yang menerpa Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, Anies Baswedan. Perjanjian utang yang beredar di masyarakat dijelaskan secara terang benderang oleh…
NETWORK | Selasa, 7 Februari 2023 | Selengkapnya© Copyright 2024, All Rights Reserved