#pemerintah pusat

Pemkab Bekasi Terima Dana Intensif Fiskal Dari Pemerintah Pusat

Pemkab Bekasi Terima Dana Intensif Fiskal Dari Pemerintah Pusat

Pemerintah Kabupaten Bekasi berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 1,44 persen pada tahun 2021 menjadi 0,48 persen pada tahun 2023. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Bekasi masuk 5 besar…

  Sepriyanto   |      Kamis, 19 September 2024 | Selengkapnya
Selain Nominal Naik Jadi Rp5 M, Pemdes KBB Ingin Pengelolaan Dana Desa Tak Diatur Pagu Pemerintah Pusat

Selain Nominal Naik Jadi Rp5 M, Pemdes KBB Ingin Pengelolaan Dana Desa Tak Diatur Pagu Pemerintah Pusat

Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengharapkan adanya keleluasaan bagi kepala desa (Kades) untuk mengelola anggaran.

  Alvin Iskandar   |      Sabtu, 11 November 2023 | Selengkapnya
Pemerintah Salurkan Bantuan Beras untuk 275.045 KPM, Wabup Garut Jamin Kualitasnya Baik

Pemerintah Salurkan Bantuan Beras untuk 275.045 KPM, Wabup Garut Jamin Kualitasnya Baik

Wakil Bupati (Wabup) Garut, Helmi Budiman, memimpin acara pelepasan penyaluran cadangan beras pemerintah di Gudang Bulog, Jalan Cimanuk, Kecamatan Tarogong Kidul, Selasa (19/9). Bantuan pangan dari pemerintah…

  Admin RMOLJABAR   |      Selasa, 19 September 2023 | Selengkapnya
Soroti Kemiskinan di Jabar Selatan, Fungsionaris Golkar Pertanyakan Realisasi Rp 100 T Dana Perpres 87 Tahun 2021

Soroti Kemiskinan di Jabar Selatan, Fungsionaris Golkar Pertanyakan Realisasi Rp 100 T Dana Perpres 87 Tahun 2021

Ketua Forkodetada (Forum Koordinasi Desian Penataan Daerah) Jawa Barat, mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam merealisasikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2021 mengenai Percepatan…

  Sony Fitrah Perizal   |      Jumat, 25 Agustus 2023 | Selengkapnya
Soroti Kemiskinan di Jabar Selatan, Fungsionaris Golkar Pertanyakan Realisasi Rp 100 T Dana Perpres 87 Tahun 2021

Soroti Kemiskinan di Jabar Selatan, Fungsionaris Golkar Pertanyakan Realisasi Rp 100 T Dana Perpres 87 Tahun 2021

Ketua Forkodetada (Forum Koordinasi Desian Penataan Daerah) Jawa Barat, mempertanyakan komitmen pemerintah pusat dalam merealisasikan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 87 tahun 2021 mengenai Percepatan…

  Sony Fitrah Perizal   |      Rabu, 23 Agustus 2023 | Selengkapnya
Pemprov Jabar Gagal Bangun Koordinasi dengan Pusat, 306 Guru Honorer Jadi Korban

Pemprov Jabar Gagal Bangun Koordinasi dengan Pusat, 306 Guru Honorer Jadi Korban

Para Guru tenaga honorer dikagetkan dengan terbitnya surat pengumuman dari Dirjend GTK No: 1199/B/GT.00.08/2023 tentang Pembatalan Penempatan Pelamar P1 (Prioritas Satu) pada Seleksi ASN P3K dengan status…

  Ozzi Amedio   |      Rabu, 15 Maret 2023 | Selengkapnya
Pemerintah Pusat Diminta Siapkan Data UMKM agar Terbebas dari Ketergantungan Produk Impor

Pemerintah Pusat Diminta Siapkan Data UMKM agar Terbebas dari Ketergantungan Produk Impor

Sebagai upaya terbebas dari ketergantungan produk impor, pemerintah pusat diminta untuk mendata berbagai potensi perekonomian dari semua provinsi terutama menyangkut dengan usaha mikro, kecil dan menengah…

  Yudha Satria   |      Sabtu, 13 Agustus 2022 | Selengkapnya
Pemprov Jabar Masih Tunggu Arahan Pusat Soal Penghapusan Tenaga Honorer

Pemprov Jabar Masih Tunggu Arahan Pusat Soal Penghapusan Tenaga Honorer

Pemprov Jabar saat ini masih menunggu arahan dari Pemerintah Pusat terkait penghapusan tenaga honorer di tahun 2023. Kendati belum mendapat arahan, Pemprov Jabar kini tengah memetakan tenaga honorer berdasarkan…

  Reza Deni   |      Kamis, 16 Juni 2022 | Selengkapnya
PPKM Level 4 Diperpanjang, Wali Kota Bandung Minta Pusat Segera Cairkan Bansos

PPKM Level 4 Diperpanjang, Wali Kota Bandung Minta Pusat Segera Cairkan Bansos

Pemerintah telah menetapkan untuk memperpanjang Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Perpanjangan diberlakukan mulai tanggal 3-9 Agustus 2021.‎‎

  Rahmat Kurniawan   |      Selasa, 3 Agustus 2021 | Selengkapnya
Usul Ke Pemerintah Pusat, Ridwan Kamil Ingin Kafe Dan Restoran Bisa Layani Dine In 30 Menit

Usul Ke Pemerintah Pusat, Ridwan Kamil Ingin Kafe Dan Restoran Bisa Layani Dine In 30 Menit

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memberikan usulan kepada pemerintah pusat agar kafe atau restoran yang memiliki tempat ruangan terbuka atau outdoor untuk menerima pesanan makan di tempat atau dine in…

  Rizal Fadillah   |      Selasa, 10 Agustus 2021 | Selengkapnya