Pakar Ingatkan KPU Harus Tunduk Putusan MK 60 dan 70

KPU sesuai tahapan pilkada serentak akan melaksanakan pemilihan pada 27 November 2024 dan pendaftaran calon kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan walikota yang tinggal hitungan hari yakni 27 sampai dengan…

Revisi UU Polri Harus Beri Kewenangan Lebih Luas bagi Kompolnas

Revisi UU Polri yang sedang digodok DPR RI bersama pemerintah harus memberikan kewenangan lebih luas bagi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Bahkan, Kompolnas harus memiliki kedudukan penting sebagai…

Revisi UU 2/2002, Pakar Hukum Usul Kepolisian Jangan Lagi Urus Tipikor

Revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) jangan sampai memberikan kewenangan yang tumpang tindih. Revisi UU 2/2002 harus mencabut kewenangan penanganan tindakan pidana korupsi.

82 Anggota DPR Terlibat Judi Online, Prof Sugianto: Harus Dipecat dan Dipenjarakan

Ketua DPR RI harus membentuk tim investigasi dan etik untuk membuktikan 82 anggota DPR yang terlibat judi online untuk dipublikasikan dan diproses. Jika terbukti melanggar kode etik, mereka harus dipecat…

Dibanding Kejaksaan dan Kepolisian, KPK Kalah Gesit

Pakar hukum tata negara, Prof Sugianto mendesak Presiden Joko Widodo memastikan seleksi calon pimpinan KPK harus transparan dan panitia seleksi (pansel) harus diisi oleh orang yang akuntabel. 

MK Jadi Teater Hukum Buktikan Intervensi Jokowi Menangkan Prabowo-Gibran

Ratusan juta mata rakyat Indonesia dan dunia internasional akan mencermati semua gerak-gerik para Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memutuskan dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diajukan pasang…

Pakar HTN: Presiden Tidak Etis Berpihak dan Kampanye di Pemilu

Presiden sebagai pembina politik negara dan Gubernur, Bupati/ Walikota sebagai kepala daerah tidak etis bila memihak dan berkampanye menyukseskan salah satu pasangan calon. Sebaiknya, Presiden netral…

Dinamika Politik Bagi Pj Kepala Daerah dari Unsur ASN

Pakar hukum tata negara Prof Sugianto menilai paska terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 134/PUU-XXI/2023 memunculkan multi tafsir apakah usulan Penjabat (Pj) Kepala Daerah Gubernur, Bupati…

Polemik Mahkamah Keluarga, Prof Sugianto: Hakim MK Bertugas Menguji UU Bukan Menambah Frasa Baru

MKMK merupakan lembaga yang dibentuk untuk jadi pengawal konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. Untuk itu, MKMK harus independen dan tidak terkontaminasi berbagai desakan publik. 

DPRD Cirebon Jangan Hambat Revisi Perda RTRW

Berlarut-larutnya proses revisi Peraturan Daerah (Perda) 7/2018 periode 2018 sampai dengan 2038 mendapat sorotan dari berbagai kalangan. Salah satunya Pakar Hukum Tata Negara dan Otonomi Daerah, Prof…

Jalankan Putusan MK, Mendagri Tidak Cermat Cuman Terbitkan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian didesak segera mencabut Surat Edaran Nomor 100.2.1.3/7543/SJ, tanggal 28 Desember 2023, untuk melaksanakan Putusan MK nomor 143/PUU-XXI/2023, tgl.21/12/2023,…

Pemberhentian Hakim MK Oleh DPR Cacat Hukum dan Bertentangan dengan UUD 45

Guru besar Paska Sarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof Sugianto meminta Prof Aswanto tidak meninggalkan Mahkamah Konstitusi (MK). Pakar hukum tata negara tersebut menilai DPR RI dalam hal ini Komisi…

Pemerintah Pusat Tidak Bebani Daerah Untuk Tenaga PPPK

Kejutan Pilkada 2024, Calon Independen Diprediksi Muncul di Cirebon

Pakar hukum tata negara IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Sugianto, memprediksi akan ada kejutan di Pemilu 2024. Khususnya Kota Cirebon, akan ada sosok calon yang bertarung di Pemilihan Kepala Daerah…

Muncul Poros Tengah, Pilpres 2024 Diprediksi Akan Ada 3 Pasang

Partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2024 diminta tidak malu-malu dan harus transparan dalam menjaring publik figur negarawan untuk pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 mendatang kepada…