Permohonan uji formil terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) resmi diajukan Partai Buruh kepada Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (3/5).
NETWORK | Rabu, 3 Mei 2023 | SelengkapnyaPartai Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) angkat suara terkait beberapa partai yang turut melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.
Alvin Iskandar | Selasa, 4 April 2023 | SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini dinilai tidak mewakilkan suara-suara rakyat, melainkan mewakilkan suara-suara oligarki.
NETWORK | Kamis, 23 Maret 2023 | SelengkapnyaAnggota DPR RI, Herman Khaeron, (Hero) menanggapi pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dia menilai UU Cipta Kerja sejak awal cacat formal dan cacat prosedur dan dinyatakan inskonstitusional…
Dede Adhitama | Rabu, 22 Maret 2023 | SelengkapnyaDalam amar putusan terkait Undang Undang Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan inkonstitusional bersyarat. MK juga meminta parlemen dan pemerintah melakukan perbaikan, bukan malah menerbitkan…
NETWORK | Jumat, 13 Januari 2023 | SelengkapnyaSyarikat Islam mendukung Aksi sejuta buruh untuk menuntut pembatalan UU 11/2020 tetang Cipta Kerja. Aksi kaum buruh itu rencananya akan dilaksanakan pada Rabu besok (10/8).
NETWORK | Rabu, 10 Agustus 2022 | SelengkapnyaAliansi buruh bakal turun jalan untuk mendesak pemerintah segera mencabut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja yang telah diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK) inkonstitusional bersyarat.
NETWORK | Senin, 11 Juli 2022 | SelengkapnyaKoalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) meminta agar keputusan MK yang menyebut UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat harus di hormati oleh semua pihak. KAMMI juga berharap perintah MA agar UU tersbut…
NETWORK | Senin, 29 November 2021 | SelengkapnyaPresiden Joko Widodo sebaiknya merehabilitasi korban pengkritik UU Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Ciptaker inskonstitusional.
NETWORK | Minggu, 28 November 2021 | SelengkapnyaBadan Legislatif (Baleg) DPR RI mengaku tidak ada keberatan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
NETWORK | Sabtu, 27 November 2021 | SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyebut UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat. MK pun meminta perbaikan maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan.
NETWORK | Jumat, 26 November 2021 | SelengkapnyaPutusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait UU 11/2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) harus dihormati semua pihak dan harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan perbaikan.
NETWORK | Jumat, 26 November 2021 | Selengkapnya© Copyright 2024, All Rights Reserved