Tahun 2021, Jumlah KPM PKH Di Kuningan Mencapai 10 Ribu Warga

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan, Dudi Budiana (kanan) bersama Koordinator PKH, Endi Suhendi (kiri)/RMOLJabar
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan, Dudi Budiana (kanan) bersama Koordinator PKH, Endi Suhendi (kiri)/RMOLJabar

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak 4 Januari 2021. Namun, terdapat ketentuan yang diubah dalam jumlah kategori bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM).


Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Kuningan, Dudi Budiana melalui Koordinator PKH, Endi Suhendi saat ditemui di kantornya, Rabu (13/1).

“Maksimal bantuan di keluarga itu 4 komponen, yakni jika satu keluarga komplet ada balita, ada anak SD, SMP, dan SMA itu ada 4. Sekarang tidak bisa kalau ada 2 anak SD tetap dihitungnya satu. Selain itu, balita dan ibu hamil bantuannya satu paket," ujar Endi.

Komponen PKH sendiri, terang Endi, terdiri dari dua bidang yakni kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan meliputi ibu hamil, balita, Lansia, dan penyandang disabilitas, sedangkan di bidang pendidikan meliputi, anak SD, SMP, dan SMA.

Jumlah KPM bantuan PKH di Kabupaten Kuningan, bebernya, ada 39.000 penerima. Namun Endi menyebut jumlah tersebut terus berkurang dari yang awalnya 45.000 KPM.

"Hal ini dikarenakan peserta yang sudah tidak mempunyai komponen untuk menerima atau KPM sudah dianggap mampu dan tidak membutuhkan bantuan lagi," jelasnya.

Namun di tahun 2021, akan ada 10.000 calon KPM PKH yang akan divalidasi terlebih dahulu datanya agar bisa dipastikan calon memenuhi syarat sebagai penerima. Sebab banyak yang mengeluhkan penerima PKH adalah orang-orang sudah mampu, dan tidak berhak menerima. 

“Kami butuh informasi ke petugas dan itu tidak sembarangan harus ada keterangan dari lingkungan, dari tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa betul sudah mampu. Terkadang ada yg penerimanya tidak mau, perlu istilahnya dirembuk berbagai pihak," ujar Endi.

Disamping itu, Endi mengakui banyak masyarakat yang bertanya bagaimana mendaftarkan diri sebagai penerima PKH. 

Namun pada dasarnya masyarakat tidak bisa langsung mendaftarkan diri, tapi harus terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan langsung mendaftarkan diri ke operator desa masing-masing. 

"Jadi selama masyarakat tidak terdaftar di DTKS maka masyarakat tidak bisa menerima bantuan sosial apapun, karena pemerintah melihat calon penerima bansos dari DTKS tersebut," pungkasnya.