Tak Hadiri Undangan Deklarasi Damai Bupati, Aliansi BEM Purwakarta Tegas Minta UU Ciptaker Dicabut

Ilustrasi/Net
Ilustrasi/Net

Aliansi BEM Purwakarta menegaskan penolakan terkait undangan deklarasi damai yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta. 


Koordinator Aliansi BEM Purwakarta, Rizki Rizaldi mengatakan, Aliansi BEM Purwakarta menyayangkan sikap profesionalitas Bupati Purwakarta, karena dari administrasi surat-menyurat terkesan sangat tergesa-gesa, diterbitkan dan dikirimkan surat itu H-1 sebelum Acara digelar. 

Diketahui, Aliansi BEM Purwakarta mendapat undangan deklarasi damai dari Bupati Purwakarta terkait penolakan aksi anarkis, kebencian, dan berita hoax hari Rabu (21/10) sore. 

Sementara, acara deklarasi damai digelar di Bale Maya Datar, hari Kamis (22/10) dengan mengundang berbagai elemen masyarakat, termasuk Aliansi BEM Purwakarta.

Rizki juga mengatakan, Aliansi BEM Purwakarta akan terus mengawal penetapan UU Cipta Kerja dan tidak akan tinggal diam sampai UU tersebut dicabut.

"Langkah kami kedepannya masih tetap sama, tidak akan tinggal diam apabila UU Omnibus Law ini belum dicabut oleh Pemerintah Pusat, kami akan terus melakukan pergerakan, tentunya tidak akan melakukan aksi anarkis dan lain sebagainya seperti yang dikatakan dalam surat dari Bupati Purwakarta," papar Rizki. 

Rizki juga berharap, Bupati Purwakarta langsung secara tegas menyatakan sikapnya untuk ikut serta menolak dan mencabut UU Omnibus Law ini. 

Berikut pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Aliansi BEM Purwakarta terkait deklarasi damai dari Pemkab Purwakarta, yakni :

1. Memutuskan tidak akan menghadiri acara tersebut dengan alasan:

a. Surat undangan terkesan dadakan, diterbitkan dan dikirim H-1 sebelum acara.

b. Isi surat yang terkesan tidak sesuai realita ( Anarkis, kebencian hoax)

2. Aliansi BEM Purwakarta tetap dengan tegas menolak Omnibus Law dan tidak akan tinggal diam sebelum UU Omnibus Law dicabut

3. Aliansi BEM Purwakarta menuntut Bupati Purwakarta untuk memberikan sikap secara tegas kepada pemerintah pusat untuk mencabut UU Omnibus Law.