Terapkan Kurikulum Darurat, Kemendikbud Kudu Perhatikan Kesenjangan Infrastruktur Antar Daerah

Kurikulum itu harus mempunyai fokus dan target yang jelas agar mudah diterjemahkan di lapangan, baik oleh guru dan sekolah maupun oleh peserta didik dan wali murid.


Demikian dikatakan Anggota Komisi X DPR RI, Illiza Sa’aduddin Djamal dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita RMOLJabar, Senin (10/8).

Politisi Partai berlambang Ka’bah ini mengakui kurikulum darurat dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim memang perlu menjadi alternatif dalam menyikapi Pademi Covid-19 yang dipastikan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.

Selain itu, kurikulum darurat tersebut juga harus membuat penilaian akhir terhadap siswa lebih fleksibel.

"Sekolah dan guru diberikan kebebasan dalam memberikan penilaian bagi para murid. Maka, kreativitas guru juga perlu ditingkatkan untuk merespon situasi yang tidak normal atau darurat tersebut," kata Anggota Baleg DPR RI tersebut.

Illiza memaparkan, dengan menggunakan kurikulum darurat juga harus tetap memastikan siswa memiliki kompetensi dasar dan memperhatikan pembentukan karakter siswa. Dan secara prinsip, perubahan yang terjadi dalam jangka waktu singkat akibat kurikulum darurat ini perlu dimaklumi oleh semua pihak.

"Di tengah keterbatasan Kurikulum Darurat tersebut, kami berharap kebijakan ini bisa menjadi awal bagi kemendibud untuk mengevaluasi carut marut sistem pendidikan kita selama ini," ujarnya.

Kemendikbud harus memperhatikan semua masukan baik dari hasil Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI dan masukan dari berbagai stakeholder lain untuk untuk bisa merumuskan sistem pendidikan New era atau era baru di tengah pademi ini.

"Kemendikbud juga harus memperhatikan kesenjangan infrastruktur antar daerah, terutama daerah dan pusat serta daerah tertinggal dengan perkotaan dalam menyusun dan menerapkan kurikulum darurat tersebut," demikian Illiza.