Terkait Penyuntikan Vaksin Covid-19, Ridwan Kamil Minta Saran WHO

Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Ist
Gubernur Jabar Ridwan Kamil/Ist

Sebanyak 9,1 juta warga di Republik Indonesia rencananya akan divaksinasi pada November hingga Desember 2020 dengan vaksin yang dibeli pemerintah pusat dari tiga produsen vaksin luar negeri. 


Terkait hal itu, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya mengajukan alokasi bagi 3 juta warga Jabar khususnya untuk daerah epidemiologi tinggi yakni Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi). 

Pemprov Jabar pun pekan ini akan menggelar simulasi vaksinasi Covid-19 di Kota Depok untuk mengecek kesiapan sekaligus sebagai respons cepat terhadap pembelian vaksin oleh pemerintah pusat. 

Selain itu, dalam setiap kebijakan penanggulangan pandemi Covid-19, dirinya meminta masukan dari para ahli, termasuk dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk rencana vaksinasi Covid-19 di Indonesia khususnya Jabar. 

“Kalau boleh, saya ingin mendapatkan ilmu dengan akurat dan cepat dari WHO tentang penyuntikan vaksin di wilayah Bodebek,” ucap Emil, sapaan akrabnya, saat mengikuti expert briefings bersama Diah Satyani Saminarsih (Senior Advisor WHO) dan Prof. Akmal Taher melalui konferensi video dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (21/10). 

Dengan masukan dari WHO, lanjut Emil, sebagai pejabat publik ia bisa menjelaskan kepada masyarakat terkait tata cara penyuntikan vaksin yang tepat. 

“Jadi ketika saya memberikan informasi kepada masyarakat, saya bisa menjelaskan secara rasional,” ungkapnya.

Dalam agenda tersebut, Emil juga membahas peran penting puskesmas dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Jabar. Menurutnya, reformasi puskesmas perlu dilakukan agar kesehatan masyarakat dapat dilayani lebih baik.

Selain itu, dalam penanggulangan Covid-19 di Jabar, pihaknya fokus pada wilayah Bodebek dan Bandung Raya sebagai daerah penyumbang kasus Covid-19 terbanyak di Jabar.

"Energi dan anggaran Jabar dalam jangka pendek akan fokus di Bodebek," ujarnya.

Kepada para ahli dalam konferensi video tersebut, Emil juga memaparkan prinsip Jabar dalam menanggulangi pandemi global Covid-19 di provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini. 

"Sifat pengelolaan pandemi di Jabar memiliki lima prinsip yang dijalankan," imbuhnya. 

Prinsip yang pertama adalah proaktif. Emil mengatakan, Jabar menerapkan pemerintahan yang proaktif karena wilayah Indonesia sangat besar sehingga pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan secara cepat. 

Kedua, transparan. Di Jabar, keterbukaan informasi salah satunya dilakukan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jabar (Pikobar). 

Ketiga, Jabar menggunakan scientific leadership sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan masukan para ahli. 

Keempat, inovatif. Emil menjelaskan, Jabar mampu menggerakkan seluruh industri untuk fokus melawan pandemi, antara lain dengan adanya fasilitas waste management untuk limbah Covid-19 hingga membuat ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD). 

"Prinsip kelima adalah kolaborasi dengan berbagai pihak atau institusi sebagai salah satu kunci penanganan pandemi Covid-19 di Jabar secara cepat dan tepat," tandasnya.