Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) perlu menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya di masa resesi. Pasalnya, UMKM merupakan salah satu sektor penopang perekonomian.
Hal tersebut dibuktikan dengan mampu bertahannya UMKM dari hantaman krisis pada 1998 dan 2008. Terkecuali di masa pandemi, perkembangan UMKM memang sedikit menciut, apalagi yang tidak terkoneksi digitalisasi.
Sayangnya, pengembangan UMKM yang didesain Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar hanya berorientasi pada kuantitas. Sehingga, perlu adanya evaluasi agar UMKM mampu bertahan menghadapi resesi.
"Selama ini saya kira lebih banyak kepada kuantitas. Sekian ribu UMKM, tapi tidak secara spesifik menjelaskan program yang sudah diinisiasi," kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) Bandung, Acuviarta Kartabi, Sabtu (7/1).
"Contohnya program One Village One Company, dan One Pesantren One Product, itu perlu dievaluasi. Kita lihat program itu lebih banyak kepada UMKM yang sudah beroperasi," imbuhnya.
Lebih lanjut Acuviarta mengatakan, pemerintah jangan hanya melihat entitas UMKM, tetapi harus sudah fokus kepada produk yang dihasilkan. Sebab, ada perbedaan persoalan antara UMKM di perkotaan dan pedesaan.
"Di perkotaan kan paling banyak perdagangan. Itu treatment-nya bagaimana perdagangan UMKM lebih maksimal. Sementara di desa lebih banyak UMKM di komoditas pertanian dan itu perlu didorong," paparnya.
Atas dasar itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada kuantitas. Menurutnya, stimulus serta dorongan program atau kegiatan yang hasilnya terukur harus menjadi perhatian serius pemerintah.
"Saya kira selama ini UMKM hanya sebagai komoditas politik, itu harus kita hilangkan. Pengembangan UMKM harus betul-betul kepada mengoptimalkan tenaga kerja dan sebagainya," tandasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved