Tim Pemeriksa Sudah Disebar, Ridwan Kamil Pastikan Kondisi Hewan Kurban Sehat

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat melepas Tim kesehatan hewan kurban/RMOLJabar
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat melepas Tim kesehatan hewan kurban/RMOLJabar

Pemprov Jabar terus berupaya mengantisipasi sebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terhadap hewan ternak menjelang Hari Raya Iduladha1443 Hijriah yang jatuh pada Sabtu 9 Juli 2022 mendatang.


Gubernur Jabar, Ridwan Kamil menuturkan, pihaknya telah menyebar tim pemeriksa kesehatan hewan kurban ke seluruh daerah di Jabar. Tim pemeriksa itu nantinya akan memastikan kondisi hewan ternak dalam keadaan sehat dan layak potong sebagai hewan kurban.

"Kami pastikan hewan kurban yang nanti dipotong adalah hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat," tutur Kang Emil panggilannya di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (23/6).

Tim pemeriksa kesehatan itu beberapa kalangan seperti, tim dari Pemprov Jabar dan kabupaten/kota, Ikatan Dokter Hewan Jabar, asosiasi obat hewan, balai veteriner, dan balai inseminasi buatan.

"Semua bekerja sama dalam satu tim untuk memastikan kurang lebih 800.000-an hewan kurban yang ditargetkan tahun ini dipotong tentunya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan," lanjutnya.

Selain memastikan hewan kurban dalam sehat dan layak potong, Pemprov Jabar juga fokus menanggulangi PMK. Ia mengaku setiap hari pihaknya terus memvaksin hewan ternak yang sehat dan mengobati yang terjangkit PMK.

"Sudah 40 persen lebih hewan itu sudah sembuh. Partisipasi dari masyarakat juga sangat baik, ada yang menggunakan obat-obatan tradisional itu juga dilakukan," ucapnya.

"Sehingga kita harapkan dalam waktu dekat penyakit ini bisa segera diselesaikan. Kemudian produksi susu yang sempat menurun khususnya dari sapi perah bisa kembali normal," sambungnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil belum dapat memastikan soal mengganti kerugian peternak yang terdampak PMK karena kewenangan berada di Pemerintah Pusat. Namun, Kang Emil telah mengaspirasikan hal itu, apabila ada sifatnya bukan mengganti tapi subsidi dari potensi kerugian.

"Masih dihitung oleh Pemerintah Pusat, kita tunggu saja. Tapi saya mendengar itu pernah dibahas dalam kewenangan Pemerintah Pusat," pungkasnya.