Tindaklanjuti Perpres 82/2021, DPRD Kuningan akan Bahas Pembentukan Perda Pontren

Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih/Ist
Wakil Ketua DPRD Kuningan Ujang Kosasih/Ist

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Ujang Kosasih menyambut baik atas disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2021 Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. 


"Alhamdulillah disahkannya Perpres tersebut, kami semalam langsung melakukan tasyakuran atas ditandatangani Perpres Nomor 82 tahun 2021," ucap Ujang yang juga Ketua DPC PKB Kuningan, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (15/9). 

Menurutnya, Perpres tersebut merupakan tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pondok Pesantren (Pontren) serta pendanaan pesantren yang diatur melalui Perpres. 

"Kami keluarga Besar PKB Kuningan amat sangat bersyukur dan berterimakasih kepada Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi). Karena, dengan Perpres itu memberikan sebuah kepastian hukum bagi Pontren," tuturnya. 

Ia mengatakan, Pontren yang merupakan lembaga pendidikan sejak zaman kolonial atau sebelum kemerdekaan belum pernah tersentuh anggaran-anggaran pemerintah. Baik secara periodik maupun normatif.

"Jadi, Perpes 82 tahun 2021 di dalamnya mengatur tentang Pendanaan Pendidikan Pontren yang akan diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daear dengan ini memberikan jaminan, ataupun garansi kepada Pontren dalam keberlangsungan proses pendidikan itu sendiri dengan sebaik-baiknya," jelasnya. 

"Saat proses pendidikan terjadi maka di Pontren banyak hal yang harus mendapatkan perhatian, banyak hal yang harus dipersiapkan Pontren itu sendiri. Oleh karena itu, Perpres 82 tahun 2021 adalah bukti nyata Pemerintah dalam memberikan perhatiannya terhadap Pontren," kata Ujang. 

Di Kabupaten Kuningan, terang Ujang, ada sekitar 300 Pontren. Dengan jumlah tersebut, pihaknya bersama pemerintah daerah akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Pontren dan juga Ketahanan Keluarga. 

"Kita akan berusaha melahirkan Perda yang mengatur tentang Pontren yang nantinya akan ada klausul-klausul. Kemudian nantinya akan memberikan ruang kepada Pemda dalam membantu terselenggaranya proses pendidikan di Pontren," pungkasnya.