Tionghoa dan Kerusuhan

Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta/Net
Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta/Net

SEBERAPA besar dan hebat pun orang Tionghoa Indonesia mencurahkan segenap jiwa raganya bagi kemajuan bangsa ini akan berakhir dengan cibiran sinisme bernuansa rasisme yang seolah tak lekang oleh waktu. Suara sumbang atau setengah menyindir bahkan mungkin keputus-asaan dari sejarah atas fakta yang dialami mereka. Pribadi maupun kolektif. 

Itu karena berkali ada kejadian di negeri ini yang berjudul kerusuhan sosial politik selalu diwarnai dengan pola sinisme rasisme terhadap entitas Tionghoa yang sangat tidak masuk nalar ideologi Pancasila yang dianut bangsa ini. 

Sekalipun ada sikap nasionalisme yang terkesan minim tentunya tak semata-mata sepenuhnya kesalahan mereka. Akar sebab akibat tentu selalu menyertai suatu perilaku komunitas tertentu. Juga tak mesti hanya terkait entitas Tionghoa. 

Maka tidaklah mengherankan ketika pada situasi tertentu etnis Tionghoa jadi terkesan masa bodoh dan hanya peduli pada usaha atau pekerjaannya namun kewajibannya tak diabaikan karena tak mau 'repot' birokrasi dikemudian hari. 

Meskipun demikian tentu tidak mutlak berlaku pada semua strata Tionghoa, apalagi pasca reformasi telah banyak perubahan atas persepsi negatif dan penerimaan kesetaraan dapat dirasakan lebih luas pada berbagai perangkat politik dan sosial termasuk hukum meskipun sentuhan diskriminasi terkadang masih muncul.

Catatan peristiwa reformasi Mei 1998 selain menyentuh sisi fundamental demokrasi Indonesia, tetapi lagi-lagi disana tak luput adanya 'pengorbanan' dari saudara- saudara Tionghoa yang tak tahu mengapa dan kenapa harus kembali teraniaya justru ketika perjuangan mulia reformasi digulirkan.

Adalah menarik ketika euforia 'anti Ahok' muncul kecenderungan anti Tionghoa secara bersamaan. Padahal yang berbuat keliru itu adalah sosok Ahok semata. Beruntung ketika kesadaran mayoritas publik non Tionghoa tidak menghendaki nada sumbang rasisme demikian ditampilkan. Ini tentu dampak semakin kentalnya keterbukaan antar kedua kelompok-kelompok didalam masyarakat itu sendiri.

Catatan kelam tentu tak perlu dihapus selain sebagai bagian sejarah yang menjadi acuan pembelajaran dimasa setelahnya, juga perubahan jaman dimana saat ini era milenial telah menunjukan kristalisasi satu kebangsaan semakin berjalan secara alamiah.

Tionghoa bukanlah produk eksklusif yang dijual untuk kepentingan kekuasaan semata apalagi dengan cara jahat, tetapi kerusuhan bisa menjadi produk eksklusif ketika ketidakadilan bernuansa diskriminasi kepada rakyat banyak baik ekonomi, sosial, politik maupun hukum semakin merajalela tidak terkendali. 

Dengan atmosfer kebangsaan bersama maka dapat dipastikan apa yang dirasakan rakyat banyak didalamnya sudah pasti terdapat entitas Tionghoa dengan perasaan yang sama pula. 

Kekuasaan di era jejak digital ini sudah tidak bisa dipertahankan dengan model pengalihan isu SARA, kaum muda Tionghoa sudah beredar bersama kawan-kawan lainnya yang berbeda suku, sekat-sekat itu semakin hilang. 

Jadi beban psikologis 'kepahitan' terkait timbulnya kerusuhan dengan korbankan Tionghoa sudah bukan komoditas politik konflik yang dapat dipakai lagi di masa depan bahkan meskipun kekuasaan secara sadar maupun tidak membangun jurang pemisah terhadapnya. 

Sejatinya masyarakat Indonesia tidak memiliki jiwa ekstrem antipati pada perbedaan kulit dan bahasa, lihat saja pada orang Batak yang jago bahasa Hokian dan orang Tionghoa yang pandai bahasa Jawa.

Penulis adalah pemerhati sosial politik