TNI Tangani Terorisme, Unpad: Perlu, Tapi Harus Dikontrol

Ilustrasi TNI/Net
Ilustrasi TNI/Net

Pelibatan TNI dalam kontraterorisme dinilai sangat diperlukan. Namun, syaratnya harus ada kontrol demokrasi terhadap pelibatan itu.


Hal itu dikatakan Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Padjajaran (Unpad), Yusa Djuyandi dalam webinar bertajuk "Pelibatan TNI Dalam Kontraterorisme" yang digelar Universitas Padjadjaran bersama dengan Marapi Consulting and Advisory, Sabtu (7/11).

"Harus ada mekanisme kontrol demokratis yang efektif melalui keputusan politik presiden yang melibatkan DPR serta peran aktif masyarakat sipil. Kontrol demokrasi diperlukan agar kebijakan kontraterorisme yang diambil oleh pemerintah tidak bersifat politis dan emosional sehingga terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan," kata Yusa.

Yusa menambahkan, pelibatan militer dalam kontraterorisme dapat dilakukan jika aksi terorisme sudah bukan lagi bersifat pidana, namun sudah mengancam kedaulatan negara. Lebih jauh aktivitas terorisme bukan lagi bersifat domestik namun sudah berskala global.

Sementara itu, Peneliti dan aktivis Marapi, Beni Sukadis menyatakan, dalam supremasi sipil ada pemisahan yang jelas antara otoritas politik dan otoritas pelaksana di mana militer harus tunduk pada supremasi sipil. Pejabat sipil terpilih adalah pengemban tanggungjawab membuat kebijakan dan keputusan mengenai keamanan.

Amanat UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa TNI menjalankan tugasnya sesuai kebijakan dan keputusan politik negara. Sehingga dalam melaksanakan operasi militer selain perang (OMSP) keterlibatan TNI merupakan perbantuan dan bukan tugas pokok.

"Hukum yang berlaku juga menegaskan bahwa penanganan terorisme menggunakan pendekatan pidana dan bukan perang," jelas Beni.

Menurutnya, fungsi penangkalan TNI dalam keterlibatannya menangani kontraterorisme adalah rancu dan berpotensi bertabrakan dengan upaya penegakan hukum oleh institusi-institusi penegakan hukum sipil yang ada.